Nelayan Pantura Curhat ke Prabowo, Merasa Diperas Pemerintah

PANGANDARAN, KOMPAS.com - Seorang perwakilan nelayan Pantura, Mukit menyampaikan keluhan para nelayan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Dia mengeluhkan sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dianggap tidak pro nelayan.

"KKP kami anggap bapak nelayan, anggap sesepuh tapi ternyata yang kami rasakan tidak pro sama nelayan pribumi," jelasnya saat acara bersih-bersih pantai dan pembagian 10 kapal kepala nelayan di Pelabuhan Cikidang, Kabupaten Pangandaran, Rabu (11/10/2023).

Baca juga: Prabowo Ungkap Ada WNI di Gaza yang Menolak Dievakuasi

Mereka merasa diperas. Mukit menjelaskan, dulu, nelayan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per produksi.

Ternyata, keadaan alam tidak bisa diprediksi. Akibatnya, penghasilannya sedikit. Namun pemerintah tidak percaya. 

Baca juga: Prabowo dan Susi Kelilingi Pantai di Pangandaran dengan Perahu Nelayan

Menurut Mukit, nelayan seolah memiliki hutang lunak. Bahkan ditagih pada siang hingga malam hari.

"Petugas KKP kayak debt collector," katanya.

Mukit meminta Prabowo dapat memperjuangkan nasib nelayan.

Mendengar keluhan itu, Prabowo berjanji akan menyampaikannya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mudah-mudahan segera ada jalan keluar.

Namun, Prabowo meminta hal itu jangan disebut sebagai pungli atau pemerasan. Pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara.

"Tentu nanti kita sampaikan ke KKP. Mungkin untuk UMKM di bawah enggak usah terlalu ketat, kadang-kadang penghasilan naik, kadang tangkapan kurang, jangan terlalu dikejar (pajak)," katanya.