BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendeklarasikan gerakan Jawa Barat Aman, Netral, dan Tenang (Jabar Anteng) untuk memperkuat komitmen mewujudkan Pemilu 2024 yang damai.
Deklarasi yang turut dihadiri Forkopimda Jabar, TNI-Polri, akademisi hingga partai politik ini dilaksanakan di Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Sabtu (18/11/2023).
Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, deklarasi ini merupakan komitmen semua unsur pimpinan daerah dalam menjamin netralitas menghadapi Pemilu 2024.
Baca juga: Bawaslu Rekomendasikan Sanksi Netralitas untuk Kadisdik Kalsel
"Tak cuma unsur pemerintahan, perwujudan Jabar Anteng ini merupakan komitmen tokoh-tokoh yang mempresentasikan masyarakat Jabar," kata dia.
Melalui deklarasi ini diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 di Jabar. Mengingat Jabar, merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak.
"Sebanyak 35,7 juta pemilih akan menentukan masa depan Indonesia dan Jabar. Jumlah TPS mencapai 140 ribu yang tersebar di 27 kota dan kabupaten," ucap Bey.
Menurut dia, sikap netral ini menjadi hal yang penting bagi ASN jelang Pemilu 2024 sebagai bagian dari menjaga integritas dan iklim demokrasi di Indonesia.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Nilai Pernyataan Aiman Seharusnya Jadi Ujian Netralitas Kepolisian
"Saya mengajak seluruh elemen baik aparat negara, sipil maupun militer di Jabar untuk netral dan tidak memihak terhadap salah satu pihak pada Pemilu 2024," kata Bey lagi.
Sementara itu, Bey juga menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 di Jabar berjalan tepat waktu. Pihaknya sudah meminta penyelengara Pemilu untuk menyiapkan seluruh sarana dan prasarana.
"Kami menjamin Pemilu tepat waktu. Tadi KPU, Bawaslu ditekankan bahwa logistik harus sudah tiba sebelum waktunya. Sehingga Pemilu berjalan tepat waktu, aman, damai dan lancar," tambahnya.
"Kita berharap tahun ini kelihatan kondusif semuanya, jadi aman. Walaupun teman-teman kepolisian sudah siap. Semua daerah kita siapkan semua berjalan aman dan lancar," terang Bey.
Baca juga: Jaga Netralitas, Pj Bupati Bangkalan Larang ASN Berseragam Batik
Dia pun mengancam, akan memberikan sanksi kepada ASN yang kepergok tidak netral pada pesta demokrasi ini.
"Sanksi yang diterapkan mulai ringan, sedang dan berat dan dimulai sanksi administratif hingga pemecatan," katanya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.