Kampus Kritik Jokowi, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Alarm Bagi Kekuasaan

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani menyebut petisi dari sivitas akademisi di beberapa kampus yang mengkritik langkah politik Jokowi merupakan alarm peringatan bagi kekuasaan.

"Alarm peringatan tanda-tanda alam semesta ikut bergerak yang dimulai dengan pergerakan kampus perguruan tinggi," katanya ditemui di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).

Kampus, sambung Benny, merupakan petunjuk dari kemajuan bangsa. Jika perguruan tinggi sudah memberi sinyal, harus segera direspons kekuasaan.

Baca juga: Berbeda dengan Rektor, Sivitas Akademika Unsoed Sentil Sikap Jokowi

"Nah ini tanda-tanda peringatan harus cepat direspons tidak boleh dilihat sebelah mata, jangan dianggap remeh karena kalau sudah kampus bergerak maka ikutannya mahasiswa akan bergerak," tutur dia.

Menurutnya, pergerakan kampus kerap selaras dengan rakyat. Jika Istana tidak merespons, ia khawatir peristiwa 1998 bisa terulang.

"Kalau kampus bergerak dan mahasiswa bergerak, ikutannya itu rakyat akan begerak. Nah kalau kampus menengah ke atas bergerak diikuti oleh rakyat, nah itu artinya revolusi. Maka peristiwa tahun 1998 itu bisa terulang, sekali lagi itu bisa terulang," tuturnya.

Baca juga: Ahok Sebut Jokowi Tidak Bisa Kerja, Budiman: Dia Jadi Tokoh karena Kerja Jokowi

Saat ini, lanjut dia, semua elemen akademisi, rakyat dari berbagai kalangan sudah tidak bisa lagi dibodohi dengan skema-skema elite yang tidak sesuai pada jalurnya.

"Konstitusi yang diperkosa demokrasi jangan ditabrak gitu aja. Karena kontitusi diperkosa demokrasi ditabrak akan lahir revolusi dan itu yang membahayakan. Kalau revolusi terjadi yang hancur-hancuran, yang rugi kita semua tidak akan ada pihak yang untung dan ini tentu harus kita hindari dan kita tidak inginkan ini terjadi," kata Benny.

Dia berharap, pemerintah saat ini tidak lagi membangkitkan memori pahit tentang kepemimpinan yang otoriter.

Ia mengingatkan peristiwa 1998, menjadi gerakan menggulingkan pemerintahan Soeharto yang otoriter, bertangan besi, koruptif, nepotisme.

"Cukup terjadi di tahun 1998 saja dan jangan terulang di tahun yang akan datang. Sehingga ini menyadarkan semua pihak on the track saja kepada kekuasaan yang dilaksanakan yang teguh amanat rakyat jalankan sepenuhnya kontitusi," beber dia.