Punya Suara Tinggi, PKS Tak Akan Negosiasi Posisi Wali Kota di Pilkada Bandung 2024

BANDUNG, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung mendapat 11 kursi di DPRD Kota Bandung. Itu artinya PKS bisa mengajukan sendiri calon wali kota di Pilkada Bandung 2024. 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ahmad Rahmat Purnama mengatakan, meski bisa mengajukan sendiri, pihaknya tetap membuka koalisi. 

"Kita bisa PKS dua-duanya (wali kota dan wakil wali kota) tapi tentu akan kita timbang. Pertimbangan pertama peluang menang. Yang kedua, nanti dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh wali kota agar bisa berjalan dengan baik tentunya harus didukung dari DPRD," kata Ahmad saat ditemui di Halal Bihalal PKS di SOR Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/5/2024).

Baca juga: PKS Rekomendasikan Asep Mulyadi dan Istri Oded Maju Pilkada Bandung

Namun, Ahmad menegaskan, PKS tidak akan bernegosiasi dengan mitra koalisi terkait kursi Wali Kota Bandung.

Menurut Ahmad, sebagai partai dengan perolehan kursi legislatif terbanyak di Kota Bandung saat ini, PKS wajib merebut kursi wali kota.

"Kita akan mengambil posisi Bandung satu (wali kota) dan tidak akan posisi bandung dua (wakil wali kota). Instruksinya seperti itu," bebernya.

Baca juga: Golkar Rekomendasikan 2 Tokoh di Pilkada Bandung Barat 2024

Ahmad memastikan, PKS sangat terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun.

Menurut dia, PKS juga sudah menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lainnya baik di partai politik dalam Koalisi Perubahan pengusung capres cawapres Anies-Muhaimin atau di luar Koalisi Perubahan.

Dikatakan Ahmad, pihaknya sudah berkomunikasi dengan partai yang tidak ada kursi seperti Partai Buruh.

"Kita juga sudah komunikasi dengan Partai Gerindra, Demokrat, PKB, Golkar, Nasdem, itu yang sudah. Kita baru mau komunikasi dengan PDIP dan PSI. Yang lain kita sudah komunikasi, secara umum mereka ingin bersama," ucapnya.

Ditanya soal kemungkinan mengambil bakal calon wakil wali kota Bandung dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Ahmad mengatakan, kemungkinan tersebut masih terbuka. Namun hal tersebut tetap harus memerhatikan beberapa aspek.

"Bisa bisa saja tinggal kita timbang cocok tidak dengan calon wali kota, bisa menang atau tidak, ke depan penyelenggaraan pemerintahan berjalan atau tidak," tandasnya.