Haru-Dhani Deklarasikan Satgas Antipolitik Uang di Pilkada Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com - Jelang hari pencoblosan Pilkada Kota Bandung 2024, berbagai komunitas dan organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung bersama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Haru Suandharu dan Dhani Wirianata, membentuk dan mendeklarasikan Satgas HD Antipolitik Uang pada Jumat (22/11/2024) malam.

Pembentukan satgas ini bertujuan untuk mengawal proses Pilkada Kota Bandung agar berkualitas dan bebas dari praktik politik uang.

Calon wali kota Bandung, Haru Suandharu, menegaskan bahwa proses demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas tidak boleh ternodai oleh praktik money politics.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Dadang-Ali Syakieb Unggul pada Pilkada Bandung

"Kita ingin Kota Bandung pilkada nya berkualitas. Untuk dapat hasil yang berkualitas, demokrasi ini tidak boleh tercederai oleh money politik,” kata Haru seusai deklarasi, seperti dalam rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (23/11/2024) malam.

Haru juga menambahkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini, ada potensi munculnya pihak-pihak yang akan memengaruhi masyarakat untuk tidak menggunakan hati nurani dalam menggunakan hak pilihnya.

"Kita mengetahui bahwa kondisi saat ini sedang sulit, khususnya secara ekonomi. Ini bisa menimbulkan potensi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk membujuk masyarakat agar tidak menggunakan hati nurani, melainkan dengan iming-iming uang ala kadarnya,” sambungnya.

Sementara itu, calon wakil wali kota Bandung nomor urut 2, Dhani Wirianata, meminta masyarakat untuk berani menolak praktik jual-beli suara, atau yang lebih dikenal sebagai serangan fajar, menjelang hari pencoblosan pada 27 November mendatang.

Dhani menegaskan bahwa nilai uang yang diberikan dalam praktik politik uang tidak sebanding dengan masa depan Kota Bandung selama lima tahun ke depan.

"Hitung saja jika kita mendapatkan pemimpin yang menggunakan cara-cara itu. Misalnya, Rp 300.000 untuk memilih, artinya suara mereka (masyarakat) hanya dihargai Rp 60.000 per tahunnya dari pilihan ketika mencoblos. Apakah itu cukup? Dampaknya nyata lima tahun ke depan, dan masyarakat sendiri yang akan terkena imbas dari praktik kotor tersebut," ungkapnya.

Dhani juga mengajak masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam melaporkan praktik politik uang, terutama serangan fajar menjelang pencoblosan.

"Sekarang sudah era digitalisasi, siapa pun bisa jadi wartawan. Jadi cukup foto atau rekam, dan kirimkan buktinya kepada kami," tegas Dhani.

Ketua Satgasus HD Antipolitik Uang, Dede Ahmad Sasmita, menyatakan siap untuk menyosialisasikan dan menerima aduan dari masyarakat melalui layanan hotline WhatsApp yang aktif selama 24 jam nonstop.

Baca juga: Elektabilitas Jeje-Asep dan Hengky-Ade di Pilkada Bandung Barat Bersaing Ketat

"Nanti kita akan bersosialisasi dengan masyarakat terkait aduan itu, dan ada nomor telepon yang bisa diakses di 0821-2828-8989 yang siap melayani 24 jam," katanya.

Dede menegaskan bahwa pasangan Haru-Dhani berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada yang bersih tanpa politik uang di Kota Bandung.

"Itu komitmen kami, dan kita akan terus pegang komitmen itu," tandasnya.