Bima Arya Ungkap Usulan Pemekaran Daerah Capai 337, Pemerintah Susun Rancangan Besar

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan pemerintah tengah menyusun rancangan besar terkait otonomi daerah untuk menanggapi kebutuhan dan usulan pemekaran yang telah mencapai 337 usulan.

"Pemekaran ini usulannya banyak sekali, 337. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri sekarang menyusun desain besar otonomi daerah. Dari situ akan terlihat kebutuhan ideal jumlah atau formasi provinsi, kota, kabupaten, seperti apa," kata Bima saat meninjau malam Natal di Bandung, Selasa (24/12/2024), seperti dilansir Antara.

Baca juga: Anggota DPD Papua Barat Minta Moratorium Pemekaran Wilayah Dicabut

Bima menjelaskan, dari 337 usulan tersebut, ada yang dokumennya lengkap dan memenuhi persyaratan, tetapi sebagian lainnya masih perlu diperbaiki.

Meski begitu, tidak semua usulan pemekaran dapat disetujui karena keterbatasan anggaran.

"Kalaupun nanti ada yang disetujui, tentu bertahap dengan skala prioritas. Tapi saya kira belum dalam waktu dekat, karena masih ada fokus lain," ujarnya.

Salah satu fokus utama saat ini, menurut Bima, adalah revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang ditargetkan bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Baca juga: Menanti Pemekaran Indramayu Barat, Antara Mimpi dan Nyata

Usulan Pemekaran di Jawa Barat

Bima menyebut, untuk Jawa Barat, terdapat sembilan daerah yang diusulkan untuk dimekarkan, yaitu Kabupaten Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, dan Subang Utara.

Usulan tersebut didukung data lengkap dan alasan kuat, namun persetujuannya masih bergantung pada hasil kajian anggaran dan keputusan bersama dengan Kementerian Keuangan.

"Semua harus melalui pembahasan, termasuk dengan Kementerian Keuangan. Jadi belum bisa dipastikan kapan usulan ini disetujui," tambahnya.

Bima juga menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri sedang fokus pada efisiensi anggaran, sehingga proses pemekaran tidak menjadi prioritas utama saat ini.

"Kita sedang melakukan penghematan, mulai dari rapat-rapat, perjalanan dinas, hingga belanja alat tulis kantor. Jadi fokusnya masih pada penghematan dulu," tutup Bima Arya.