"Ancaman" Dedi Mulyadi untuk Sekolah yang Masih Tahan Ijazah...

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi kembali meminta sekolah-sekolah swasta di Jabar untuk menyerahkan ijazah siswa yang masih ditahan karena menunggak.

Dia mempertanyakan, masih ada pihak sekolah yang menahan ijazah siswa yang orangtuanya belum bisa membayar biaya.

Dari hitung-hitungannya, jumlah tunggakan siswa di Jabar sebesar Rp 640 miliar. Itu jika rata-rata tunggakan Rp 2 juta dikalikan siswa yang menunggak sebanyak 320.000 orang.

Baca juga: DPRD Jabar Minta Pemkot Bogor Segera Tebus Ratusan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah

Sementara, menurut Dedi, Pemprov Jawa Barat menyalurkan bantuan Rp 600 miliar untuk SMA swasta.

"Semestinya tak usah ditahan, orang kita bantu kok," kata Dedi kepada Kompas.com, Minggu (2/2/2025).

Lalu, Dedi mengaku sudah memiliki langkah terkait bantuan seandainya sekolah masih tetap tak menyerahkan ijazah kepada siswa.

Ia mengatakan, Pemprov bisa saja menyerahkan bantuan langsung atas nama siswa atau tidak lagi kepada sekolah.

Dedi ingin membuat perjanjian terlebih dahulu dengan pihak sekolah.

Perjanjiannya, jelas Dedi, bantuan Rp 600 miliar diteruskan kepada sekolah setiap tahun. Namun dengan catatan ijazah harus segera dikembalikan ke siswa.

"Andaikata tidak mau mengembalikan, maka bantuan (Rp 600 miliar) dihentikan dan diganti program beasiswa untuk masyarakat miskin yang sekolah di sekolah swasta," jelas dia.

Baca juga: Dedi Mulyadi: 320.000 Ijazah Siswa SMA Swasta Ditahan, Bantuan Rp 600 M Dipakai Apa?

Menurut Dedi, dalam perjanjian itu, sekolah tinggl memilih apakah tetap pakai skema bantuan ke sekolah atau bantuan disalurkan atas nama siswa yang terkategori miskin.

"Tetapi uangnya tetap ditransfer ke sekolah atas nama siswa tersebut. Mari kita bicarakan bersama," katanya.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa bantuan dari Pemprov Jabar untuk sekolah selama ini masih belum memenuhi asas keadilan. Bantuan dipukul rata untuk seluruh sekolah. Termasuk sekolah yang siswanya sudah membayar mahal.

"Harusnya itu tak terjadi," ujar Dedi.

Audit

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, pihaknya akan mengaudit penggunaan bantuan yang Rp 600 miliar.