Hari Ini, Pemprov Banten Terapkan WFA bagi ASN Jelang Lebaran
SERANG, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja bagi aparatur sipil negara (ASN) menjelang Lebaran 2025. Kebijakan ini berlaku mulai hari ini, Senin (25/3/2025), hingga Jumat (11/4/2025).
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN dan Penyelenggara Pelayanan Publik pada Libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025 di lingkungan Pemprov Banten.
"Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana di atas, dimulai dari tanggal 24 Maret Tahun 2025 sampai dengan tanggal 11 April Tahun 2025," kata Penjabat Sekretaris Daerah Banten, Nana Supiana.
Baca juga: Besok, Pemprov Jakarta Izinkan ASN WFA Jelang Lebaran 2025
Selain WFA, Pemprov Banten juga menerapkan sistem work from home (WFH) dan work from office (WFO) bagi pegawai, yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
"Pelaksanaan tugas kedinasan work from home dan work from anywhere maksimal 20 persen dari jumlah pegawai," ujar Nana.
Kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat selama libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 serta Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Meski bekerja dari lokasi yang berbeda, pegawai tetap diwajibkan melakukan presensi melalui aplikasi SIMASTEN Mobile.
Baca juga: Empat Penumpang Terios Tewas Tertabrak Kereta di Asahan, KAI Imbau Keselamatan di Pelintasan
"Seluruh pegawai wajib mengaktifkan alat komunikasi dan perangkat komputer/laptop serta merespons arahan pimpinan secepatnya," kata Nana.
Selain itu, pegawai juga harus melaporkan kinerja mereka kepada atasan masing-masing. Nana menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk di sektor kesehatan, transportasi, dan keamanan.
"Bila ditemukan ada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka akan diberi sanksi," tandasnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
