Pemprov Jabar Usulkan 2 Lokasi di Sumedang untuk Sekolah Rakyat

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan dua lokasi di Kabupaten Sumedang untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Lokasi tersebut terletak di Kiara Payung, Kecamatan Jatinangor, dan Sakur Jaya, Kecamatan Ujung Jaya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa kedua lokasi tersebut akan menggunakan lahan milik Pemprov Jabar dengan luas masing-masing mencapai sekitar lima hektar untuk bangunan dan fasilitas Sekolah Rakyat.

Baca juga: Bangun Sekolah Rakyat, Pemkot Madiun Siapkan Lahan Enam Hektar

"Kami memberikan dukungan penuh ya karena ini menjadi program nasional. Untuk Pemprov sendiri, kami mengajukan ada dua lokasi," ujar Herman di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (22/4/2024).

Herman menambahkan bahwa kedua lokasi tersebut telah diajukan langsung oleh Pemprov Jabar, dan legalitasnya sudah diverifikasi oleh pihak Kementerian Sosial sebagai pelaksana program tersebut.

"Tentu nanti akan dicek ricek, baik kelengkapan administrasi maupun situasi kondisi di lapangannya," katanya.

Baca juga: Pemkab Gunungkidul Tak Mampu Sediakan Lahan 5 Hektar untuk Sekolah Rakyat

Selain itu, Herman menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat juga aktif memberikan masukan terkait lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan sekolah bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.

"Jadi setiap kabupaten/kota minimal ada satu yang diusulkan. Jadi untuk Pemda Provinsi Jawa Barat dan 27 kota memberikan dukungan penuh dan kami sudah mengusulkan," tuturnya.

Herman menjelaskan bahwa ada syarat luas lahan yang bisa diperuntukkan untuk Sekolah Rakyat, yakni minimal lima hektar.

Baca juga: Gorontalo Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat, Pembangunan Dimulai Tahun Depan

Meskipun demikian, ia tidak menutup kemungkinan ada lokasi yang kurang dari persyaratan tersebut.

Namun, hal itu masih bisa dipertimbangkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan situasi dan kondisi sekitarnya.

"Faktanya di lapangan ada yang kurang dari lima hektar, ada yang lebih dari lima hektar. Kami tetap usulkan, nanti yang menentukan dari Kementerian Sosial," pungkasnya.