Temukan Kontrakan Sempit Isi 13 Orang, Dedi Mulyadi Ingin Gencarkan Program KB Ala Soeharto

CIREBON, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi jumlah penduduk yang terus meningkat.

Ia menegaskan bahwa bonus demografi yang seharusnya menjadi berkah, dapat berpotensi menjadi bencana jika tidak dikelola dengan baik.

Dalam pidatonya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Jawa Barat di Bale Jaya Dewata, Rabu (7/5/2025), Dedi menekankan perlunya menghidupkan kembali Program Keluarga Berencana (KB) yang sempat populer di era Presiden Soeharto.

Baca juga: Tantang Pihak yang Mengkritiknya soal Siswa ke Barak, Dedi Mulyadi: Yuk Selesaikan!

"Orang harus mengerti hak dan kewajibannya. Maka saya menyampaikan pada mereka, yang memiliki ekonomi yang berat maupun yang kaya, bisa dua-duanya sama, segera lakukan program Keluarga Berencana (KB). Ini di era Pak Harto, program ini booming-nya luar biasa," ujar Dedi.

Dedi menjelaskan bahwa Menteri Haryono Suyono, yang menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada masa Presiden Soeharto, hingga kini masih sering memberikan pandangan terkait program tersebut.

Baca juga: Dedi Mulyadi Balas Sindiran Bapak Tiri: Jalan Kabupaten Rusak Itu Tanggung Jawab Bupati

Ia mengingatkan bahwa bonus demografi bisa menjadi keberkahan atau kehancuran, dan menyoroti pentingnya perencanaan dalam menghadapi peningkatan jumlah penduduk.

Selama kunjungannya ke berbagai daerah di Jawa Barat, Dedi menemukan fakta mencengangkan.

Ia menceritakan pengalaman menemui satu rumah yang dihuni oleh 21 orang, serta sebuah kontrakan yang diisi oleh 13 orang tanpa ruang kamar tidur.

"Sudahlah saya nih tukang keliling Jawa Barat, saya menemukan, ada satu rumah isinya 21 orang. Ada satu kontrakan isinya 13 orang, hanya satu kamar mandi dan tidak ada kamar tidur, kontrakan dengan harga Rp 400.000, isinya 13 orang, pasangan itu punya 11 anak," ungkapnya di hadapan kepala daerah se-Jawa Barat.

Baca juga: Muncul Fenomena Baru di Media Sosial: Anak-anak Takut “Dijemput” Dedi Mulyadi

Dedi juga menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, meskipun ia percaya adanya Dzat yang Maha Kuasa.

Ia menyampaikan bahwa banyak warga yang meminta bantuan untuk biaya pengobatan dan perbaikan rumah yang rusak.

Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua penyakit dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Oleh sebab itu, saya berharap seluruh warga berpikir dan bersikap rasional. Setelah program Keluarga Berencana terkendali, saya ingin sistem lingkungan harus segera digunakan. Kesehatan warga harus dijamin dengan pola hidup yang sehat," tutup Dedi.