Fraksi PDI-P Blak-blakan soal Alasan "Walk Out" pada Sidang Paripurna di DPRD Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Jawa Barat melakukan aksi walk out saat rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai merendahkan lembaga legislatif dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu.

Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jabar, Doni Maradona Hutabarat, menyebut pernyataan Dedi Mulyadi mencerminkan sikap yang mendiskreditkan DPRD.

"Beliau menyampaikan kalau melakukan apapun, kalau dibicarakan ke DPRD itu prosesnya lama. Akan ada rapat pleno pertama, pleno kedua. Nah kita menangkap bahwa DPRD itu terkesan sebagai penghambat," ujar Doni saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/5/2025) malam.

Baca juga: Fraksi PDI-P Walk Out Saat Rapat DPRD Jabar, Tuntut Klarifikasi Dedi Mulyadi

Menurut Doni, ucapan tersebut menjadi preseden buruk dalam relasi antara eksekutif dan legislatif.

"Ini kan preseden buruk. Kalau mitra kerja saja diperlakukan seperti itu bagaimana dengan yang lain. Pak KDM (Kang Dedi Mulyadi) mau buat kebijakan apa ya terserah. Intinya kita mau sesuai dengan aturan. Fungsi kita mengawasi," kata Doni.

Ia menegaskan, konsep pemerintahan harus dijalankan secara seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Kita kan konsep bernegara trias politica terdiri dari eksekutif legislatif dan yudikatif. Semuanya punya perannya masing-masing," tambahnya.

Doni menjelaskan, sikap walk out yang dilakukan Fraksi PDI-P merupakan bentuk peringatan agar Gubernur tidak berjalan sendiri dalam membuat kebijakan.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi soal Fraksi PDI-P Walk Out saat Sidang Paripurna DPRD Jabar

"Kita sampaikan secara terbuka dirapat paripurna. Bagaimana pun gubernur tidak bisa berjalan sendiri. Kalau gubernur anggap DPRD tidak penting yasudah jangan bahas apapun. Kita mau on the rule," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang memiliki mandat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

"Kita ini perwakilan rakyat kan dipilih sama rakyat. Tugas kita memperjuangkan aspirasi rakyat," pungkas Doni.