Dedi Mulyadi Perintahkan Tutup Permanen Tambang Longsor di Cirebon yang Tewaskan 2 Orang

KOMPAS.com — Menyusul insiden longsor yang menimbun sedikitnya 10 penambang di tambang galian C Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas: menutup secara permanen tambang yang dianggap tidak memenuhi standar keselamatan kerja tersebut.

“Saya sudah memerintahkan Kepala Dinas ESDM Jabar dan jajaran yang saat ini berada di lokasi untuk menutup tambang tersebut untuk selamanya,” tegas Gubernur Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Jumat (30/5/2025).

Keputusan itu diambil setelah dua dari 10 penambang yang tertimbun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Delapan lainnya masih dalam pencarian.

Baca juga: Dedi Mulyadi: 10 Penambang Tertimbun Longsor Tambang di Cirebon, 2 Ditemukan Meninggal

Dedi mengungkapkan bahwa ia pernah mengunjungi tambang tersebut sebelum menjabat sebagai gubernur dan menemukan bahwa kegiatan penambangan tidak memenuhi standar keamanan.

Namun, karena izin operasi tambang masih berlaku hingga Oktober 2025 dan dirinya belum memiliki kewenangan saat itu, penambangan tetap berlangsung.

“Saya lihat galian C itu berbahaya karena tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi pegawainya. Tapi karena sudah berizin, dan saya belum punya kapasitas apapun, maka tambang itu masih berjalan,” ujarnya.

Ucapkan belasungkawa

Ia menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas korban jiwa dalam tragedi ini.

“Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. Mereka adalah warga yang sedang bekerja keras demi menghidupi keluarganya, meski harus menghadapi risiko besar.”

Penutupan permanen ini, menurut Dedi, menjadi bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Kemarahan Saya Di-framing Menjadi Pemimpin yang Emosional, Silakan!

“Peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak bahwa usaha apa pun, terutama di sektor pertambangan, harus menjadikan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan mengevaluasi seluruh aktivitas tambang di wilayahnya, terutama yang beroperasi di kawasan rawan bencana atau memiliki catatan keselamatan kerja yang buruk.