Alasan IPDN Kampus Jatinangor Jadi Lokasi Retret Kepala Daerah Gelombang 2

SUMEDANG, KOMPAS.com - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dipilih menjadi lokasi retret kepala daerah gelombang kedua karena sejumlah alasan.

Diketahui, retret gelombang kedua kepala daerah akan dilaksanakan di IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, pada Minggu (22/6/2025) hingga Kamis (26/6/2025).

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan ada beberapa alasan Kemendagri memilih IPDN Jatinangor sebagai lokasi retret.

Di antaranya, terkait fasilitas dan aksesibilitas.

Baca juga: Retret 91 Kepala Daerah Digelar di IPDN Jatinangor 22 Juni, Ini Persiapannya

"Fasilitas di sini sangat memadai dan sangat efisien. Artinya, menginapnya tidak bayar," ujar Bima saat jumpa pers di Lapangan Upacara IPDN Jatinangor, Kamis (19/6/2025).

Arya menuturkan, selain fasilitas, IPDN Jatinangor juga mudah diakses.

"Aksesnya juga mudah, dari Jakarta ke sini cepat hanya 1 jam," tutur Arya.

Selain itu, IPDN Jatinangor dipilih karena menjadi kampus kebanggaan milik Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Dedi Mulyadi Buat Program Retret untuk Pejabat di Pemprov Jabar

"(Retret) di sini, kami ingin menunjukkan bahwa Kemendagri memiliki kampus bagus yang seperti ini, untuk menyiapkan para praja. Ini (tempat) melayani warga," sebut Bima.

Bima menyebutkan alasan lainnya, yaitu dengan adanya kegiatan retret di IPDN Jatinangor, para praja nanti memiliki kesempatan untuk belajar dari bupati, wali kota, dan gubernur.

"Sebaliknya, mereka nanti bisa berkomunikasi dengan adik-adik mereka di sini, yang suatu saat nanti juga mungkin akan menjadi bagian dari mereka. Jadi, di sini ini, nyambung-lah," kata Bima.

Bima mengatakan, retret kepala daerah di IPDN Jatinangor akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Baca juga: Awalnya Ogah, Kini Ratu Zakiyah dan Wakilnya Bakal Ikut Retret Kepala Daerah Gelombang 2

"Yang terdaftar itu 93, tetapi kami menerima 6 surat permohonan untuk tidak mengikuti karena kesehatan yang tidak memungkinkan. Jadi ada 87, ada 3 gubernur, sisanya bupati/walikota dan wakilnya," kata Bima.