Soal Aktivis Neni Nur Hayati, Sekda Jabar: Kami Terbuka Kritik dan Masukan

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan masyarakat umum, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, dalam sebuah konferensi pers di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (17/7/2025).

Herman menyatakan bahwa kritik dan masukan adalah hal yang lumrah dalam negara demokrasi.

Ia mengibaratkan kritik sebagai "suplemen" yang mencerminkan sikap terbuka Pemprov Jabar.

"Kita negara demokrasi. Masukan, kritik, saran, saya kira itu suplemen bagi kami. Pak Gubernur, pak Wagub, kita semuanya membuka diri terhadap kritik, saran. Yang penting Jawa Barat istimewa dan itu jadi tanggung jawab bersama," ujar Herman.

Baca juga: Aktivis Diserang Netizen Usai Kritik Buzzer: Saya Tak Menyebut Dedi Mulyadi

Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap dugaan doxing yang dialami oleh aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati.

Neni mengeklaim bahwa fotonya diunggah oleh akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, yang memicu serangan di media sosial terhadap dirinya.

Menyikapi dugaan doxing tersebut, Herman mengungkapkan komitmennya untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut.

Ia berencana untuk meminta keterangan dari Diskominfo Jabar terkait unggahan konten yang dimaksud.

"Prinsipnya kami terbuka terhadap kritik, saran, masukan. Jabar kan milik bersama. Di dalamnya ada pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, media. Semua harus membangun Jabar," tegas Herman.

Sebelumnya, Neni Nur Hayati melaporkan bahwa ia mengalami serangan serius di media sosial selama dua hari berturut-turut, pada 15–16 Juli 2025.

Serangan tersebut dilakukan oleh netizen yang mengaku sebagai pendukung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan terjadi setelah unggahan kritiknya mengenai buzzer politik viral di media sosial.

Neni menyebutkan bahwa serangan tersebut berisi hujatan dan penghinaan.

Baca juga: Bahlil Disoraki Aktivis di Sorong, Massa Protes Tambang Nikel Raja Ampat: Papua Bukan Tanah Kosong

"Saya juga mendapatkan informasi bahwa foto saya bahkan muncul di akun resmi Diskominfo Jabar, berkolaborasi dengan akun jabarprovgoid," kata Neni dalam keterangan tertulisnya.

Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh aktivis dalam menyuarakan pendapat di era digital, sekaligus menunjukkan pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.