109 Sekolah Berdiri di Lahan Sewa Desa, Dedi Mulyadi: Tahun Depan Selesai

BANDUNG, KOMPAS.com - Sebanyak 109 sekolah setingkat SMA dan SMK di Jawa Barat berdiri di atas lahan milik pemerintah desa dengan status sewa.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, persoalan tersebut akan diselesaikan tahun depan melalui pendekatan kesepakatan dengan pemerintah desa.

"Tahun depan selesai semuanya, harus selesai," ujarnya di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi: Pembangunan di Jabar Selaras Arahan Presiden Prabowo, Sudah Kami Kerjakan

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut tidak harus melalui mekanisme jual beli lahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memberikan kompensasi melalui bantuan pembangunan desa, seperti untuk pembangunan jalan desa atau infrastruktur lainnya.

Dedi mengaku, dirinya pernah menerapkan pola serupa saat menjabat Bupati Purwakarta.

Saat itu, pemerintah daerah memberikan bantuan pembangunan senilai miliaran rupiah kepada desa sebagai kompensasi penggunaan lahan untuk sekolah.

Baca juga: 15 Forum Kepsek Swasta di Jabar Cabut Gugatan PTUN soal Rombel 50 Siswa Dedi Mulyadi

"Jadi, saya nanti desa-desa yang tanahnya digunakan untuk SMA, kami nanti bisa misalnya bantuan gubernur untuk pembangunan desa ini 5 miliar, itu bagian dari kompensasi dari pembentukan sekolah tersebut. Itu saya pernah lakukan ketika jadi bupati dulu," kata Dedi.

Dedi mengaku lebih memilih menghindari perdebatan soal kepemilikan lahan desa.

Namun, yang terpenting, katanya, adalah pemanfaatan lahan tersebut untuk kepentingan yang lebih bermanfaat.

"Kan yang sekolahnya juga masyarakatnya, bukan orang lain. Jadi, saya termasuk orang yang jangan berdebat, jangan ribut urusan hak atas tanah yang kepemilikan desa, yang penting pemanfaatan," tuturnya.

Baca juga: Usai Temui Dedi Mulyadi, Wali Kota Cirebon Kaji Kenaikan PBB dan Perda Pajak

Ia menekankan, jika tidak ada sekolah di wilayah tersebut, maka anak desa sulit untuk mendapatkan akses layanan pendidikan sehingga mereka harus mencari sekolah yang jaraknya lebih jauh.

"Nah, kan kalau tidak ada sekolah di situ, anak desa itu enggak bisa sekolah, jauh lebih mahal, ataupun kalau ada tanahnya belum tentu juga bermanfaat untuk kepentingan apa, kan gitu loh," pungkas Dedi.