Survei Litbang Kompas: 95,7 Persen Puas Barak Militer Dedi Mulyadi, Sekolah 06.30 Jadi PR

KOMPAS.com – Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.

Secara umum, mayoritas responden menyatakan puas terhadap sebagian besar program yang dijalankan, meski ada pula program yang menuai kritik dan ketidakpuasan cukup tinggi.

Program dengan Kepuasan Tinggi

Program pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah tercatat sebagai salah satu program dengan kepuasan publik tertinggi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Warga Jabar Beri Nilai 8,5 untuk Kinerja Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan

Sebanyak 91,6 persen responden puas (11,4 persen sangat puas dan 80,2 persen puas), hanya 4,6 persen yang tidak puas.

Program pembinaan anak-anak nakal melalui barak milter juga mendapat apresiasi besar dengan 95,7 persen responden puas, di mana 35 persen menyatakan sangat puas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Warga Jabar Tak Puas Kinerja Dedi Mulyadi soal Lapangan Kerja

"Soal barak (militer) cukup dapat apresiasi yang besar dari masyarakat. Ini cara paling simpel mengatasi kenakalan remaja menahun di Jabar. Di tingkat kepuasan tinggi 95 persen yang puas soal barak militer," ujar Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti saat diwawancarai via Zoom, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 4 Kebijakan Dedi Mulyadi yang Dinilai Tak Penting, Ada Larangan Study Tour

Selain itu, program perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dengan 88,2 persen puas, sementara yang tidak puas mencapai 11,5 persen.

Program Infrastruktur dan Publik

Pada pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat, 85,7 persen responden menyatakan puas, sementara 12,8 persen menyatakan tidak puas.

Program penyediaan listrik untuk masyarakat miskin juga mendapat sambutan baik dengan 91,8 persen responden puas, meski 6,8 persen menilai tidak puas.

Evaluasi izin tambang di Jawa Barat juga relatif mendapat respons positif, dengan 85 persen responden puas, meski 12,6 persen menyatakan tidak puas.

Program dengan Kepuasan Rendah

Beberapa program justru menimbulkan ketidakpuasan publik. Misalnya, kebijakan mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 yang hanya mendapat 67,3 persen kepuasan, sedangkan ketidakpuasan cukup tinggi yakni 29,2 persen.

Program melarang wisuda di tingkat pendidikan TK hingga SMA juga menuai pro-kontra. Meski mayoritas puas (83,1 persen), ketidakpuasan cukup terasa di angka 16 persen.

Pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya juga mendapatkan dukungan mayoritas (80,4 persen puas), namun masih ada 15,9 persen tidak puas.

"Yang cukup tidak diapreasi dan resisten itu jam masuk sekolah 06.30 WIB. Kemudian mengaktifkan jalur kereta api tingkat tidak puas itu 20 an persen. Sama juga soal pengembangan monorel di Bandung Raya 15,9 persen tidak puas," ujar Rangga.

Metode Penelitian

Metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1–5 Juli 2025.

Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, “margin of error” penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).