Bandingkan Gaji dengan DPR Rp 100 Juta, Sopir Angkot: Panas, Seharian Cuma Rp 50.000

BANDUNG, KOMPAS.com – Kabar mengenai besaran gaji anggota DPR-RI yang mencapai Rp 100 juta per bulan memicu reaksi beragam di masyarakat, terutama di Kabupaten Bandung.

Sejumlah warga menyuarakan kekesalan mereka, terutama ketika membandingkan keseharian mereka yang penuh keterbatasan dengan gaya hidup mewah para wakil rakyat.

Sopir Angkot: Kerja Seharian Dapat Rp 50.000

Dede Supriatna (48), seorang sopir angkot dari Dayeuhkolot, menilai angka Rp 100 juta per bulan sebagai sesuatu yang “tak masuk akal”.

Ia mengungkapkan, meski bekerja seharian dari pagi hingga malam, penghasilannya hanya berkisar antara Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu per hari.

“Bayangkan, saya tarik angkot dari Subuh, kadang sampai larut malam. Itu pun kalau lagi ramai penumpang. Kalau sepi, bisa cuma bawa Rp 50 ribu. Sementara anggota DPR bisa terima Rp 100 juta, duduk di gedung ber-AC. Jelas bikin iri, tapi juga marah,” katanya dengan nada kesal, saat ditemui pada Selasa (26/8/2025).

Baca juga: Bocah 10 Tahun Tewas Usai Terlibat Kecelakaan Maut di Bandung Barat

Dede menambahkan, ia harus berhemat untuk sekadar membeli beras dan kebutuhan harian, sementara ia sering melihat gaya hidup pejabat yang bergelimang harta, seperti mobil mewah, pakaian mahal, hingga liburan ke luar negeri.

“Kami makan tempe saja sudah syukur. Mereka makan di hotel bintang lima. Ini bedanya bumi sama langit,” ujarnya.

Harga Sepatu Dewan, Biaya Hidup Setahun

Sementara itu, Yani Marlina (37), seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Baleendah, juga menyampaikan keresahannya.

Ia mengaku sering pusing mengatur uang belanja harian dari suaminya yang bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji Rp 3,5 juta per bulan.

“Setiap bulan itu uang sudah habis buat bayar kontrakan, listrik, sama sekolah anak. Kadang masih kurang, jadi harus gali lubang tutup lubang. Sementara dengar ada yang gajinya Rp 100 juta, rasanya kok jauh banget bedanya sama kita,” kata Yani.

Baca juga: Mahasiswa Demo DPRD Sumut, Protes Tunjangan Selangit DPR RI, Bawa Kardus Berisi Tikus

Diketahui bahwa gaji pokok anggota DPR memang relatif kecil, sekitar Rp 4,2 juta per bulan untuk anggota biasa.

Namun, jika ditambah tunjangan rutin—mulai dari tunjangan istri atau suami, anak, jabatan, komunikasi, hingga perumahan—totalnya bisa melampaui Rp 50 juta.

Jika memasukkan tunjangan rumah, angka tersebut bahkan dapat menyentuh Rp 100 juta.

Nominal ini sangat tidak sebanding dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Bandung yang ditetapkan sebesar Rp 3.757.284,86 per bulan.

Yani menambahkan, ia sering melihat berita tentang gaya hidup pejabat yang tampil necis dengan tas atau sepatu bermerek.

“Harga sepatu mereka bisa sama dengan uang belanja saya setahun. Itu yang bikin hati sakit,” ujarnya penuh pilu.

Ia berharap ada perubahan sistem penggajian anggota DPR yang lebih wajar.

“Kalau bisa disesuaikan dengan kondisi rakyat. Jangan terlalu tinggi. Lebih baik uangnya dipakai untuk bantu pendidikan anak-anak miskin,” ucapnya.

Curhatan Tukang Cilok

Asep (50), seorang pedagang cilok di kawasan Soreang, menilai kondisi ini menunjukkan jurang kesenjangan yang semakin lebar.

Ia mengaku sehari-hari hanya bisa membawa pulang Rp 60 ribu hingga Rp 100 ribu dari hasil berjualan.

“Kalau hujan, ya sepi. Kadang malah rugi karena cilok enggak habis terjual. Saya sering mikir, kenapa wakil rakyat bisa gaji gede padahal kerja mereka tidak jelas kelihatan hasilnya buat rakyat,” ujar Asep.

Menurut Asep, seharusnya para anggota DPR memberi contoh hidup sederhana. “Kalau mereka hidup sederhana, rakyat akan hormat. Tapi kenyataannya mereka malah pamer mobil mewah. Rakyat tambah kesel,” ucapnya.

Asep berharap, wakil rakyat dapat mendengar setiap keluhan warga dan menjadikannya bahan evaluasi. “Semoga suara kami, sopir angkot, pedagang cilok, ibu rumah tangga—didengar. Bukan untuk minta belas kasih, tapi keadilan,” tegasnya.

Ketiga warga tersebut sepakat bahwa gaji anggota DPR-RI yang tinggi seharusnya diimbangi dengan kinerja nyata bagi masyarakat.

Kekesalan ini mencerminkan jurang sosial yang kian terasa, di mana pekerja informal dan buruh masih berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara para wakil rakyat di Senayan menikmati fasilitas lengkap dengan gaji fantastis.