Pemprov Jabar Minta Dinkes Segera Identifikasi Penyebab 569 Siswa Keracunan Diduga karena MBG di Garut

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah cepat terkait kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Garut dan Cianjur. Keracunan itu diduga berasal dari santapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di Garut, sebanyak 569 siswa mengalami keracunan pada 16 September 2025. Sementara di Cianjur, kasus serupa menimpa 36 siswa pada 11 September 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut pihaknya sudah menugaskan Dinas Kesehatan untuk memastikan penyebab keracunan melalui pemeriksaan laboratorium.

"Kami sudah tugaskan Kadis Kesehatan untuk mengecek kenapa bisa terjadi seperti itu, sehingga bisa teridentifikasi penyebabnya. Itu menjadi catatan agar berikutnya semua SPPG harus menjamin kesehatan, dengan uji lab yang ketat," ujar Herman, Jumat (19/9/2025).

Baca juga: 569 Siswa di Garut Diduga Keracunan MBG, Didominasi Pelajar SD

Selain itu, Pemprov Jabar juga menugaskan Dinas Sosial untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Badan Gizi Nasional (BGN), serta SPPG. Tujuannya agar manajemen dapur di lapangan bisa berjalan optimal.

"Itu kan ada perencanaan pelaksanaan evaluasi harus manageable. Jadi itu yang akan kami perbaiki bersama, dari sisi kesehatan dan manajerial harus sehat, harus higienis dan pengelolaan harus manageable sehingga berbagai ekses bisa diantisipasi dan pengelolaan ke depan bisa lebih baik," katanya.

Herman menambahkan, Pemprov Jabar akan menggelar konsolidasi dengan pihak terkait untuk membahas kronologi, SOP pelaksanaan, hingga pengelolaan MBG agar lebih higienis.

"Jadi nanti yang akan disajikan itu apa, siapa yang memasak, bagaimana mengelolanya, semua harus jelas. SOP sebenarnya sudah tegas dari BGN, tinggal dikawal dan dilaksanakan di lapangan," ucap Herman.

Baca juga: 3 Fakta di Balik 194 Pelajar Garut yang Diduga Keracunan Makan Bergizi Gratis

Menurut Herman, program MBG yang merupakan prioritas nasional harus mendapat pengawasan lebih ketat.

"Ini program bagus tapi tentu tak ada gading yang tak retak. Ini harus dikawal dengan baik, program prioritas nasional. Kalaupun ada kejadian kami Pemprov Jabar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, kami ikut tanggung jawab, kami mohon maaf," katanya.

Herman juga menegaskan insiden ini akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh.

"Kami prihatin dengan kejadian di beberapa kabupaten, ini tentu jadi pembelajaran. Ini harus diantisipasi dan dimitigasi ke depan, tidak boleh ada kejadian serupa," ujar Herman.