Dedi Mulyadi Naikkan 2 Kali Lipat Anggaran Infrastruktur dan Kesehatan, Sekda: Naik Ekstrem

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menaikkan alokasi anggaran infrastruktur hingga kesehatan dua kali lipat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan kebijakan itu dimaksudkan untuk menjadikan belanja pemerintah sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

"Ini angka tinggi, Rp 2,1 triliun, kenaikannya ekstrem," kata Herman dalam PressTalk di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).

Dalam APBD Perubahan 2025, anggaran infrastruktur mencapai Rp 4,9 triliun atau naik Rp 2,7 triliun dari semula Rp 2,1 triliun.

Baca juga: Dedi Mulyadi Siapkan Langkah Taktis Tangani Desa Diagunkan di Bogor: Warga Tenang Saja...

Sementara itu, anggaran kesehatan naik Rp 81,3 miliar menjadi Rp 2,5 triliun.

Anggaran ketahanan pangan juga meningkat Rp 64,2 miliar menjadi Rp 767 miliar, dan pendidikan naik Rp 120 miliar menjadi Rp 11,3 triliun.

"Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi, dan teman-teman bisa melihat dari angka-angka ini keseriusan, komitmen Pemda dari kuantitatif," kata Herman.

Untuk menopang belanja, Pemprov Jabar mengandalkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan target Rp 9,7 triliun.

Herman menjelaskan, target PKB dipatok Rp 6,2 triliun dan BBNKB Rp 3,5 triliun.

"Target kami, di perubahan ini ya. Target PKB Rp 6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp 3,5 triliun, di dalamnya ada pemutihan. Pendapatan sendiri kami targetkan Rp 31 triliun," tuturnya.

Meski terbilang tinggi, Herman menegaskan target tersebut sengaja ditetapkan untuk memacu pencapaian.

Baca juga: Sorot Manajemen Buruk Keracunan MBG, Dedi Mulyadi: Masak Jam 1 Malam, Disajikan Jam 12 Siang

"Terus terang ini sangat progresif, tetapi kan pelayanan publik harus terus berjalan," kata Herman.

Namun, Herman juga mengakui tantangan besar datang dari meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Jawa Barat yang berdampak pada penerimaan pajak daerah.

"Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kami kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai," ujarnya.