BOGOR, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membentuk tim khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayahnya. Tim ini akan bekerja lebih awal sebelum Satgas MBG resmi dibentuk pemerintah pusat.
"Nah tugasnya adalah mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan. Dari penyiapan bahan baku, proses masak-memasaknya, jam masak, pengiriman bahannya, sampai mencicipi. Jadi yang mencicipi tidak boleh guru. Yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan," kata Dedi usai rapat koordinasi Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Barat di Bale Pakuan Padjajaran, Bogor, Senin (29/9/2025).
Menurut Dedi, langkah ini penting untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada siswa. Ia menambahkan, pemerintah provinsi juga akan membuka lembaga aduan di setiap kabupaten dan kota.
Baca juga: Ikuti Arahan Prabowo, Pemprov Aceh Pertahankan Zero Kasus Siswa Keracunan MBG
Guru maupun siswa bisa melapor terkait kualitas makanan, porsi yang diterima, atau pelanggaran teknis lain dalam penyelenggaraan MBG jika ditemukan di lapangan.
“Kalau ada pengurangan porsi atau nilai makanan, itu bisa masuk ke ranah sanksi administratif, penghentian mitra, bahkan pidana korupsi,” ujar Dedi.
Ia menegaskan, alokasi pembiayaan MBG sebesar Rp 10 ribu per porsi tidak boleh dikurangi. Dari jumlah itu, keuntungan Rp 2 ribu sudah disiapkan untuk mitra penyedia.
"Kalau harga Rp 10 ribu per porsi berkurang, maka ada sanksi. Pertama administratif, kedua pencabutan kemitraan, dan ketiga bisa masuk ranah pidana korupsi. Jadi semuanya harus transparan," katanya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Dedi berharap kehadiran tim khusus ini dapat memastikan penyelenggaraan MBG di Jawa Barat berjalan lebih baik.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang