Gubernur Banten Andra Soni Larang Pejabat dan Kades "Flexing", Khawatir Dikira Korupsi

TANGERANG, KOMPAS.com - Gubernur Banten Andra Soni meminta pejabat hingga kepala desa di Banten untuk tidak pamer kemewahan atau flexing.

Menurut Andra, perilaku flexing harus dihindari agar tidak disangka bergaya hidup mewah dari hasil korupsi oleh masyarakat.

"Kita menghimbau kepada seluruh pihak, pejabat-pejabat publik, mulai dari desa dan sebagainya di Banten untuk tidak flexing," kata Andra saat menghadiri acara Jaksa Garda Desa di ICE BSD Kabupaten Tangerang, Senin (29/9/2025).

Andra menegaskan, pejabat publik terutama di Banten harus bisa menjaga perilaku yang menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.

"Karena nanti membuat persepsi masyarakat bahwa itu adalah hasil korupsi," kata dia.

Baca juga: Bupati Bandung Peringatkan Pejabat dan ASN yang Suka Flexing

Namun, hingga saat ini menurutnya belum ditemukan ada pejabat maupun kepala desa yang dianggap bergaya hidup mewah di Banten.

"Tidak ada," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Andra juga bersyukur karena tidak ada satu pun kepala desa di Banten yang terjerat tindak pidana korupsi (tipikor) pada tahun 2025.

Karena keberhasilan itu, menurut Andra, Banten menjadi proyek percontohan program Jaksa Garda Desa milik Kejaksaan Agung RI yang berfungsi mendampingi desa dalam pengelolaan dana desa.

"Alhamdulillah provinsi Banten menjadi proyek pencontohan, dan kepala desa terhindar dari penyalahgunaan dana desa," kata Andra.

Berdasarkan data Kejaksaan Agung, terdapat 459 kepala desa yang terjerat tipikor dari seluruh Indonesia, namun tidak ada data kades dari Banten.

"Dari 459 kepala desa yang terjerat tipikor, hanya Provinsi Banten yang zero. Harapannya, tahun depan tidak ada, minimal provinsi yang kami datangi," kata Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Mantovani.

Menurut Reda, pelaksanaan program Jaksa Garda Desa dilakukan secara bertahap.

"Pelaksananya kita memang melakukannya step by step, provinsi by provinsi agar intinya inputannya, monitoringnya jadi lebih tertata. Kami memulainya provinsi by provinsi," ujar Reda.