Resah Lahan Desa Disita BLBI, Kini Warga Sukamulya Lega Usai Dedi Mulyadi Hadir

BOGOR, KOMPAS.com - Warga Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor sedikit bernapas lega terkait persoalan lahan dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan menyikapi persoalan tersebut.

"Ya tanggapannya dengan kehadiran KDM masyarakat jadi tenang lah. Harapan mereka, tempat tinggal mereka sawah mereka bisa kembali," kata Kepala Desa Sukamulya Komar, kepada Kompas.com, Selasa (30/9/2025).

Warga Sukamulya, khususnya yang lahannya masuk dalam penyitaan, sempat resah akan kehilangan tempat tinggal hingga sawah.

"Saya juga sama, merasa tenang karena warga kemarin agak resah juga. Dengan hadiran beliau (Dedi Mulyadi) saya sangat terbantu bisa menenangkan masyarakat," ungkap Komar.

Baca juga: Keresahan Warga Desa Sukamulya soal Wilayahnya Akan Dilelang: Kami Tak Pernah Jual Tanah...

Senada, salah satu warga Desa Sukamulya, Enjang Sobur, juga merasa bersyukur atas kehadiran Dedi Mulyadi.

"Ya alhamdulillah tenang lega udah turun membantu dari pemerintahan untuk warga Desa Sukamulya," ucap Enjang.

Masyarakat berharap persoalan ini segera diselesaikan agar bisa kembali beraktivitas dengan tenang.

"Semoga berjalan dengan baik dan warga semoga bisa tenang beraktifitas kembali," harap Komar.

Diketahui, Desa Sukamulya merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukamakmur yang sebagian lahannya disita dalam kasus BLBI. Di desa ini, sekitar 377 hektar diklaim oleh BLBI berdasarkan putusan Mahkamah Agung dari total luasan wilayah 1.611 hektar.

Baca juga: Imbas Sengketa Sitaan BLBI, Proses Sertifikasi hingga PBB Desa Sukaharja dan Sukamulya Diblokir BPN

Selain Sukamulya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga membantu Desa Sukaharja yang menghadapi konflik serupa. Sementara itu, Desa Sukawangi menghadapi persoalan berbeda karena diklaim masuk kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan Tahun 2014.

Status ini membuat sejumlah warga Sukawangi terjerat persoalan hukum karena dianggap menempati lahan negara tanpa izin. Pemprov Jawa Barat akan memberikan pendampingan hukum terkait persoalan tiga desa tersebut.