Pemprov Jabar Pastikan Rp 50 Triliun BGN Tak Keluar Daerah, Dongkrak Ekonomi Rakyat

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan suntikan dana sebesar Rp 50 triliun dari Badan Pangan Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di daerah.

Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menegaskan, Gubernur Dedi Mulyadi telah menginstruksikan agar pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga memperkuat siklus ekonomi lokal.

"Pak Gub meminta semua SPPG mendorong siklus ekonomi lokal dan berdampak terhadap ekosistem perekonomian daerah. Kami ingin memastikan uang Rp 50 triliun itu berputar di Jabar, duit masuk bukan duit keluar. Otomatis bahan baku dan sebagainya manfaatkan yang ada di Jabar di lingkungan setempat," ujarnya saat ditemui awak media di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (1/10/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Tekankan Pengawasan Berlapis MBG: Dapur Mandiri, Orang Tua Harus Dilibatkan

Selain itu, rekrutmen pegawai atau pengelola SPPG akan memprioritaskan masyarakat setempat.

Dengan begitu, program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli warga.

Herman juga menambahkan, penguatan tata kelola dan standardisasi kualitas bahan baku hingga penyajian makanan melalui sertifikasi juga tengah dipersiapkan.

"Sertifikat terkait dengan tata kelola dan higienitas yang harus dipenuhi SPPG itu kan potret yang bisa disimpulkan sangat terbatas karena belum banyak yang punya sertifikat, dengan harapan supaya kualitas barang yang masuk demikian kualitas pengelolaan sesuai dengan standar," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Dorong Dapur Mandiri MBG dan Peran Orang Tua di Sekolah dengan 1.000 Siswa

Herman menyebut, setiap makanan yang disiapkan SPPG wajib melalui uji kesehatan sebelum dibagikan kepada penerima.

Hal tersebut guna mencegah keracunan para siswa yang beberapa waktu terakhir terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Pak Gub minta agar masakan yang sudah selesai tersaji sebelum didistribusikan ada tes dulu, tentu tes makanan ini dilakukan petugas kesehatan," tuturnya.

Lebih jauh, Pemprov Jabar juga membuka opsi kerja sama dengan sekolah yang memiliki jumlah murid besar untuk membangun dapur produksi.

Namun, usulan ini masih dikaji.

"Bagi sekolah yang muridnya banyak, diberikan ruang untuk bisa sinergi dengan Pemda untuk membangun dapur di sekolah itu. Itu masukan yang tentu lagi dikaji, dan dituangkan dalam MOU antara Pak Gubernur dengan kepala BGN yang lagi digodok," pungkas Herman.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, dana Rp 50 triliun tersebut disiapkan agar pelaksanaan MBG di Jawa Barat berjalan lancar.

Dadan menegaskan, kontribusi pusat harus dimanfaatkan daerah dengan baik agar program berjalan maksimal.

Seluruh kepala daerah di Jabar telah dilibatkan dalam rapat koordinasi agar pelaksanaan MBG terintegrasi di semua kabupaten dan kota.

"Kami Badan Gizi Nasional akan mengirimkan uang tahun depan ke Jawa Barat kurang lebih itu Rp 50 triliun dan dianggap sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. Jadi, itu kontribusi pemerintah pusat untuk daerah, jadi memang di daerah, uangnya tidak dikelola pemerintah daerah, tetapi seluruhnya dirasakan oleh pemerintah daerah, termasuk masyarakat," ucapnya.