Pro Kontra Donasi Rp 1.000 Per Hari Dedi Mulyadi, dari Transparansi hingga APBD Kelola Lagi
Editor
KOMPAS.com - Imbauan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar masyarakat menyisihkan Rp 1.000 per hari sebagai bentuk solidaritas sosial menimbulkan beragam reaksi.
Sebagian warga menilai inisiatif itu baik, tetapi sebagian lain justru merasa keberatan atau khawatir soal transparansi pengelolaannya.
Imam Maftuh (32), seorang pekerja swasta di Kota Bandung, mengaku tidak keberatan dengan jumlah sumbangan tersebut.
Namun, ia menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam distribusi dana.
"Kalau pekerja, enggak masalah. Kalau kayak ibu rumah tangga, jadi pertimbangan, kan enggak kerja. Nanti bakalan jelas tidak penyalurannya, khawatir disalahgunakan," ujarnya saat ditemui di Jalan Cibeunying Utara, Senin (6/10/2025).
Baca juga: Dari Keluhan Ibu di Indramayu, Dedi Mulyadi Tegaskan Perlunya Pos Pengaduan dan Gerakan Rereongan
Imam menambahkan, meskipun nominalnya kecil, pengelolaan yang tidak jelas bisa memunculkan kecurigaan masyarakat.
"Bukannya menyepelekan, tetapi penyalurannya harus jelas bagaimana skemanya, jangan sampai dana ini tertumpuk terus ada oknum yang menyalahgunakan," katanya.
Berbeda dengan Imam, Hamzah (25), seorang fresh graduate, menilai program itu justru menambah beban masyarakat.
"Saya kontra bukan masalah nominal, ada mungkin dari APBD bukan meremehkan nominal, tetapi kenapa harus donasi? Ditambah ekonomi sedang tidak baik-baik saja," ungkapnya.
Hamzah menegaskan, pemerintah seharusnya lebih dulu memperbaiki tata kelola anggaran daripada menarik donasi dari warga.
Baca juga: Bupati Bandung Tanggapi Gerakan Sehari Seribu Gubernur Dedi Mulyadi
"APBD lebih di-manage lagi. Menurut saya, bisa dana sumbangan itu lebih ditujukan kepada para pejabatnya yang dipotong gajinya. Masyarakat sudah bayar pajak juga kan," tegasnya.
Sementara itu, Silfi (29), pekerja swasta, mencoba melihat sisi positif dari gagasan ini.
Ia menilai, ide solidaritas bisa diterapkan asalkan pemerintah mempertimbangkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Bagus-bagus saja, bagi yang kerja itu mungkin tidak seberapa, tetapi mungkin ada pertimbangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.
Silfi mengingatkan, beban masyarakat kecil jangan sampai bertambah hanya karena program ini.
