Dana Transfer Dipotong Pusat, Dedi Mulyadi Sumpah Anggaran Jalan Naik: Biar Birokrat Puasa, Rakyat Pesta
INDRAMAYU, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak mau ambil pusing terkait kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Pemprov Jawa Barat diketahui akan kehilangan dana transfer senilai Rp 2,458 triliun akibat kebijakan tersebut.
Namun, alih-alih mengeluh, Dedi justru menegaskan akan meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
"Kalau pengurangan pasti memiliki dampak ya, tetapi kita tidak boleh mengeluh. Saya sampaikan dana transfer ke Jabar boleh menurun, tetapi angka pembangunan di Jabar akan saya tingkatkan," kata Dedi Mulyadi saat menghadiri acara Hari Jadi ke-498 Indramayu di Gedung DPRD Indramayu, Selasa (7/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Dedi bahkan bersumpah akan menaikkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur meski dana dari pusat berkurang.
"Saya bersumpah anggaran jalan saya dinaikkan menjadi Rp 3,5 triliun," kata dia saat memberikan sambutan.
Untuk realisasinya, Dedi menegaskan, birokrat harus hidup prihatin sebagai gantinya.
Karena itu, jangan heran ketika nanti pada tahun depan saat pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat hanya ada suguhan air putih.
Hal ini karena anggaran konsumsi tersebut sudah dihapuskan, termasuk pemangkasan di sejumlah pos seperti belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, hingga kebutuhan transportasi.
Baca juga: Tanggapi Kritik soal Gerakan Rp 1.000 Sehari, Dedi Mulyadi Tegaskan Ada Pemahaman yang Salah
Penghematan juga akan dilakukan pada pos non-esensial seperti jamuan makan, perjalanan dinas, hingga penggunaan AC.
Kebijakan penghematan ini, lanjut Dedi, bukan tanpa alasan.
Ia ingin agar dana pemerintah lebih banyak diarahkan untuk pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
"Biarkan birokrasi berpuasa, tetapi masyarakat bisa berpesta," tutur Dedi Mulyadi.
Di sisi lain, Dedi menjelaskan, Pemprov Jabar saat ini memiliki dua fokus utama pembangunan, yakni perbaikan infrastruktur jalan dan penataan tata kelola air.
Keduanya dianggap menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor ekonomi dan pertanian.
Ia juga menekankan agar pajak dari kendaraan bermotor yang dibayar oleh masyarakat harus diprioritaskan untuk perbaikan jalan.
"Kenapa? Karena yang bayar pajak adalah yang punya motor dan punya mobil, mereka bayar pajak agar dilayani dengan jalan yang baik," tutur Dedi Mulyadi.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
