BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Operasional dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panyandaan di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, resmi dihentikan.
Dapur tersebut diduga menjadi sumber keracunan massal setelah menyiapkan dan mendistribusikan menu MBG kepada siswa sejumlah sekolah di wilayah Cisarua pada Selasa (13/10/2025).
Menu MBG yang berisi nasi, ayam blackpepper, capcay wortel brokoli, tahu goreng, dan potongan buah melon diduga menyebabkan ratusan siswa mengalami gejala keracunan.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur MBG milik SPPG Panyandaan.
Baca juga: Korban Keracunan MBG di SMPN 1 Cisarua Tembus 115 Siswa, Kelas Disulap Jadi Posko Darurat
“Sementara ini kegiatan produksi di dapur SPPG tersebut akan kami hentikan dulu,” ujar Jeje saat ditemui di SMPN 1 Cisarua, Selasa (13/10/2025) malam.
Sebagai langkah investigasi, Pemkab Bandung Barat akan memeriksa kebersihan dapur, termasuk kondisi bahan baku yang digunakan.
“Saya belum ke dapur SPPG-nya, nanti akan saya tinjau supaya tahu kondisi sebenarnya,” tuturnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, SPPG Panyandaan memproduksi sekitar 3.649 paket MBG yang disalurkan ke delapan sekolah, yakni SMPN 1 Cisarua, SMKN 1 Cisarua, MA Bina Insani, MA Ponpes Al Furqon, MTs Ponpes Al Furqon, PAUD Al Muslimin, SDN 1 Garuda, dan SDN 1 Barukai.
Baca juga: Gelombang Keracunan MBG di Cisarua Meluas, 182 Siswa SD dan SMK Jadi Korban
Seorang siswi korban keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat dievakuasi ke ambulans, Rabu (15/10/2025).Kasus keracunan MBG di Kecamatan Cisarua ini merupakan kejadian keempat setelah tiga kasus serupa terjadi sebelumnya, dua di Kecamatan Cipongkor dan satu di Kecamatan Cihampelas.
“Tentunya kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat akan melakukan evaluasi mengenai MBG ini. Program ini sebenarnya sangat baik, tapi kalau tidak dievaluasi dengan tepat, kejadian seperti ini bisa terulang lagi,” kata Jeje.
Untuk mencegah kejadian serupa, Pemkab Bandung Barat berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat sistem pengawasan dan membentuk satuan tugas (satgas) di setiap wilayah.
“BGN sudah menginstruksikan agar dibentuk satgas di setiap Pemda dan Pemkot di seluruh provinsi. Evaluasi harus lebih ketat agar program MBG yang sangat baik ini tidak memberikan efek buruk di lapangan,” ujarnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang