Kejari Tetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin Tersangka Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan

BANDUNG, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bandung  Erwin dan seorang anggota DPRD Kota Bandung berinisial RA sebagai tersangka korupsi terkait kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.

Kajari Kota Bandung Irfan Wibowo menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa 75 saksi, dan mendapatkan dua alat bukti yang cukup.

"Menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara E, selaku Wakil Wali Kota Bandung, dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-10/M.2.10/Fd.2/12/2025 tanggal 09 Desember 2025," ucap Irfan saat konferensi pers di kantor Kejari Bandung, Kota Bandung, Rabu (10/12/2025).

"Kedua, Saudara RA, selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-11/M.2.10/Fd.2/12/2025 tanggal 09 Desember 2025," lanjutnya. 

Baca juga: Soal Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejari, Dedi Mulyadi: Itu Sudah Ranah Hukum

Irfan menyebut bahwa kedua tersangka ini diduga menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan OPD Kota Bandung.

KOMPAS.com/Agie Permadi Konferensi pers Kejari Bandung saat menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan kewenangan, Rabu (10/12/2025).

"Secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan OPD Kota Bandung, yang selanjutnya terhadap paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan," ucapnya.

Atas perbuatannya, para tersangka telah melanggar Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejari, Farhan: Kami Komitmen Transparan, Ciptakan Pemerintahan Bersih

Selain itu, Pasal 15 jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.