Alasan Renovasi Kantor Kepala Daerah Kabupaten Bandung Rp 2,2 Miliar, Belum Pernah Diperbaiki Sejak 1992

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPTUR) Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa mengungkapkan, renovasi yang dilakukan di ruang kerja kantor Bupati dan Wakil Bupati Bandung menghabiskan anggaran Rp 2 miliar karena sejumlah interior sudah termakan usia.

Ia mengklaim, kantor kepala daerah terebut belum pernah direnovasi sejak pertama berdiri tahun 1992.

"Dari pertama berdiri, kantor KDH (Kepala Daerah) dan WKDH (Wakil Kepala Daerah) belum pernah sama sekali diperbaiki. Jadi sudah sewajarnya jika ruangan yang berdiri 30 tahun ini direnovasi," katanya, saat ditemui Kompas.com Rabu (22/6/2022).

Baca juga: Wabup Bandung Sahrul Gunawan Baru Tahu Anggaran Interior Ruang Kerjanya dan Bupati Rp 2,2 Miliar

Proses pembaharuan tersebut, kata dia, telah mengikuti regulasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Bahkan, ia telah mengumumkan lelang pengadaan interior ruang kerja bupati dan wabup melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Proses pembangunan ini sudah sesuai prosedur. Untuk proses lelang, sudah kami umumkan pada 11 Mei 2022 melalui LPSE," terangnya.

Dalam lelang tersebut disebutkan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pengadaan interior memiliki pagu anggaran sekitar Rp 2,225 miliar.

Zeis menuturkan, dari 91 peserta yang mengikuti proses lelang, hanya 2 perusahaan yang lolos tahap kualifikasi, yakni CV Kurniawan Putra dan Bina Darma.

"Prinsip pengadaannya kami mengambil penawaran terendah. CV Putra melakukan penawaran sebesar Rp 2.157.403.282, sementara Bina Darma menawarkan Rp 1.979.435.142," terangnya.

Saat ini proses pelelangan sudah masuk ke tahap penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

"Sekarang kami menunggu verifikasi dari tenaga ahli untuk bukti RPP (Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak)," kata dia.

Baca juga: 6 Bulan Gaji 1.682 PPPK Serang Tak Dibayar, Bupati: Tak Ada Anggaran, Kami Kira Dibiayai Pemerintah Pusat

Dihubungi terpisah, Wakil Bupati Syahrul Gunawan mengaku tidak mengetahui soal anggaran renovasi kantornya.

Ia mengaku, tidak dilibatkan sejak proses pengajuan. Beberapa kali ia mencoba menanyakan, namun tak ada jawaban pasti.

"Saya sempat datang ke ruang command center, dan akhirnya hanya mendapat jawaban katanya belum selesai, padahal perencanaan sudah setahun yang lalu," kata dia.

Sahrul mengetahui jumlah anggaran renovasi kantor mencapai Rp 2 Miliar setelah ramai diperbincangkan publik dan viral di media sosial.

"Kalau untuk nilai anggaran yang mencapai 2 M, itu malah saya juga baru tahu, kemarin kan sempat ramai ya," ungkapnya.