Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov Jabar Kembali Usulkan Inggit Garnasih Jadi Pahlawan Nasional

Kompas.com - 17/02/2023, 07:14 WIB
Dendi Ramdhani,
Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengusulkan tokoh perempuan, Inggit Garnasih, sebagai pahlawan nasional.

Dukungan itu disandarkan pada kiprah Inggit selama mendampingi Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Sejarawan Universitas Padjadjaran Reiza D. Dienaputra mengatakan, dari awal mendampingi Bung Karno, kiprah Inggit sangat besar bagi perkembangan pribadi Bung Karno.

"Membantu Bung Karno menyelesaikan pendidikannya hingga bergelar insinyur, ikut mendirikan PNI (Perserikatan Nasional Indonesia) hingga rela ikut dibuang atau diasingkan ke Ende dan Bengkulu" papar Reiza dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Namun, Reiza yang juga Ketua Dewan Pengkajian dan Penetapan Gelar Daerah (P2GD) Jabar mengakui dalam pemetapan pahlawan nasional, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan ketat baik adminstrasi maupun literatur lainnya.

"Penetapan gelar pahlawan itu tidak bisa hanya karena katanya atau konon kabarnya. Nah persyaratan itulah yang sedang kita susun dan lengkapi saat ini dalam rangka pengusulan Inggit Garnasih menjadi pahlawan nasional," tutur Reiza.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Jabar Elis Kartini menyampaikan, batas akhir pengusulan gelar pahlawan nasional paling lambat 31 Maret 2023.

"Kementerian Sosial menetapkan setiap tahun batas akhir pengusulan gelar pahlawan itu tanggal 31 Maret. Nah kami mohon dukungan dari semua, sebelum batas akhir tersebut, pengusulan Inggit Garnasih sebagai pahlawan nasional sudah bisa diserahkan ke Kementerian Sosial," ujar Elis.

Baca juga: Mengenal Pahlawan Nasional Dokter Soeharto, Dokter Pribadi yang Mengemban Tugas Khusus dari Bung Karno

Menurut Elis, nama Inggit Garnasih sebenarnya sudah diusulkan dua kali, yaitu tahun 2008 dan tahun 2012. Namun karena kekurangan persyaratan akhirnya ditunda.

"Nah baru tahun ini kita akan usulkan lagi atas permintaan dari Ibu Megawati Soekarnoputri  beberapa waktu lalu," ucapnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com