Menag Tinjau Ulang Masa Tinggal Jemaah Haji di Arab Saudi

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut pentingnya meninjau ulang masa tinggal jemaah agar bisa lebih pendek. Hal itu diharapkan bisa lebih menekan biaya haji.

"Jika bisa diperpendek, jemaah akan merasa senang. Tolong dicari bagaimana cara memperpendek. Paling tidak 35 hari," ucap Gus Men, sapaan akrab Menag di Bandung.

Data yang diterima Kompas.com, biaya haji mencapai Rp 19 triliun di setiap musim. Salah satu kebutuhan yang sangat besar adalah dalam penyediaan katering jemaah haji, sekitar Rp 2 triliun.

Baca juga: Menag Minta Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Sebelum Pelunasan

Selain itu, masa tinggal petugas juga menjadi sorotan. Gus Men minta pola penugasan diatur ulang.

Selama ini, petugas dalam satu Daerah Kerja (Daker) berangkat bersama-sama sejak awal dan pulang juga bersama-sama pada akhir operasional.

"Akibatnya setelah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, banyak petugas yang kelelahan dan mengalami kejenuhan," kata Menag.

"Bisa dibahas skema pemberangkatan petugas dalam dua gelombang. Gelombang pertama pulang seminggu setelah Armuzna pulang. Gelombang kedua berangkat seminggu sebelum Armuzna. Sehingga, saat Armuzna petugas kumpul dalam energi yang masih penuh," lanjutnya.

Baca juga: Kisah Yunus, Alumnus Ponpes Tebuireng yang Pergi Haji dengan Naik Sepeda

Menag juga minta agar Ditjen PHU meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi VIII DPR. Menag mengingatkan agar jajarannya tidak merasa bisa kerja sendiri.

"Komisi VIII bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka biasa ketemu konstituen. Mereka mendapat masukan yang perlu kita dengar untuk dicarikan solusinya," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk membahas evaluasi penyelenggaraan haji lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Termasuk pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Kami menargetkan pembahasan BPIH 1445 H bisa diselesaikan antara Oktober atau November 2023. Sehingga ada waktu uang cukup bagi proses penyelenggaraan ibadah haji 2024," tegasnya.

Ace berharap Rakernas Evaluasi ini bisa mencari dan menemukan hal-hal yang dirasakan jemaah perlu diperbaiki. Hal itu penting untuk perbaikan kualitas pelayanan di tahun mendatang.

"Komisi VIII juga punya catatan dan itu bagi kami perlu terus diperbaiki. Terima kasih atas kerja keras Kementerian Agama. Semoga layanan haji akan lebih baik di tahun mendatang," tandasnya.