Penanganan Bencana Alam 2023, Pemprov Jabar Alokasikan Rp 400 Miliar

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 400 miliar untuk penanganan bencana alam pada 2023.

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, anggaran yang disediakan untuk penanganan dampak kerusakan yang disebabkan bencana alam mencapai Rp 400 miliar.

Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk mitigasi bencana alam. Mengingat, wilayah Jabar termasuk ke dalam daerah rawan bencana.

Baca juga: Covid-19 di Jabar Kembali Naik, Bey: Jalankan Prokes

"Di provinsi Rp 400 miliar tapi tidak melulu untuk ini," katanya kepada awak media di Kantor Badan Geologi Kementerian ESDM, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/12/2023).

Dia menyebutkan, setiap pemerintah kabupaten dan kota juga telah menyiapkan alokasi anggaran dalam penanganan bencana alam.

"Kabupaten dan kota juga punya (alokasi anggaran) untuk tahun 2023," ucap Bey.

Baca juga: Bulog Pastikan Stok Beras di Jabar Aman hingga Akhir 2023

Bey Machmudin juga mengajak semua stakeholders fokus pada upaya antisipasi bencana alam. Pasalnya, saat ini wilayah Jabar sudah memasuki musim hujan.

"Perlunya pemerintah, TNI/Polri, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, unsur organisasi kemasyarakatan dan semua komponen masyarakat melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bencana yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sehingga mampu menghilangkan atau meminimalkan dampak bencana," ujar Bey Machmudin.

Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga telah menetapkan siaga darurat bencana dengan menerbitkan SK Gubernur nomor 360/Kep.764-BPBD/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Jabar.

"Karena bencana ini mitigasi penting, tapi kalau sudah terjadi harus segera respon cepat, dari kami pemerintah dan dibantu TNI Polri agar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa," tutur Bey.

Bey menambahkan, masyarakat diimbau untuk senantiasa memantau prakiraan cuaca di laman resmi BMKG sebagai langkah mitigasi.

"Jawa Barat itu termasuk provinsi yang rawan bencana sehingga kita harus siaga, tapi tetap jangan panik," katanya.