Timses Ganjar-Mahfud Laporkan KPU Cirebon karena Gelar Rapat Tertutup dengan KPPS

BANDUNG, KOMPAS.com-Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Senin (5/2/2024).  

KPU Kabupaten Cirebon dituding telah mengumpulkan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanpa mengundang peserta pemilu dan media. 

"Mereka tidak mengundang kami sebagai pasangan calon peserta pemilu dan tidak mengundang media dan dilakukan diruang tertutup. Bahkan para KPPS yang datang tidak diperbolehkan membawa handphone masuk. Ada apa?" sebut Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD Radhitya Yosodiningrat saat ditemui di Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Kota Bandung, Senin (5/2/2024) siang.

Baca juga: Saat Siswa SD Penasaran Jadi KPPS dan Mendaftar Panitia Pemilu di Sekolah

Radhitya menambahkan, kegiatan mengumpulkan ribuan KPPS se-Kabupaten Cirebon tersebut tidak ada dalam agenda resmi, bahkan tidak ada anggaran resmi dari KPU untuk kegiatan tersebut. 

"Di situ acaranya hanya arahan dari ketua KPU, arahan dari Bawaslu, arahan dari kejaksaan negeri dan arahan dari Kapolres. Urusan apa kejaksaan ikut memberikan arahan untuk pemilihan umum, " ucapnya. 

Namun demikian, Radhitya mengklaim rapat tertutup tersebut batal dilakukan setelah Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Kabupaten Cirebon menggeruduk lokasi rapat sebelum rapat dimulai. 

"Peristiwa tersebut tidak jadi dilaksanakan karna ada intervensi dari kami. Hal tersebut tidak hanya merugikan kami sebagai tim pemenangan calon persiden nomor urut 3, tapi merugikan pasangan calon lain, " 

"Kenapa akhirnya dibatalkan? Acara ini tujuannya apa? motifnya apa? kami ingin tau makanya kami laporkan ke sini ( Bawaslu Jabar), " tandasnya. 

Baca juga: Honor Bimtek KPPS Cair: Alhamdulillah, Bisa Lunasin DP Pajero

Ketika dikonfirmasi melalui telepon, Ketua KPU Cirebon, Sopidi mengatakan, kegiatan rapat tertutup tersebut merupakan kegiatan lanjutan berupa pemantapan anggota KPPS se-Kabupaten Cirebon yang sudah dilantik.

Acara itu diklaim dalam pengawasan oleh Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. 

"Setelah dilantik KPPS yang jumlahnya 48.566 di bimtek oleh KPU oleh PPK dan oleh PPS yang tersebar di 40 kecamatan dengan memakan waktu empat hari. Setelah itu ada masukan masukan, hasil monitoring dalam bimtek, (anggota KPPS) harus diperkuat dalam pemahaman aturan soal pengawasan dan keamanan," ungkap Sopidi.