Satu Bundel C Hasil di Kuningan Hilang, Rekapitulasi Suara Diulang dari Data Awal

KUNINGAN, KOMPAS.com-Satu bundel C Hasil perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat kabupaten di TPS 04, Kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, hilang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan, petugas pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kemudian memutuskan merekapitulasi ulang dari data awal pencoblosan.

Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Budi Hartono menyampaikan, keputusan ini dilakukan setelah proses rekapitulasi tingkat kecamatan dinyatakan selesai seluruhnya.

Baca juga: Diduga Hipertensi Kambuh, Ketua KPPS Cibingbin Kuningan Meninggal

Tim PPK Kuningan beserta saksi telah menyelesaikan rekapitulasi di 16 kelurahan dan desa pada Jumat (23/2/2024) petang.

Namun, meski telah menyelesaikan seluruh proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Kuningan, seluruh tim yang telah mencari tetap tidak menemukan dokumen satu bundel C Hasil.

Mereka juga tidak mengetahui keberadaan dokumen penting berisi sekitar 20 lembar itu.

"Kesepakatan dengan semua unsur, berdasarkan bukti bukti digital foto tim PPS, saksi, PPK, dan lainnya, akhirnya diputuskan dihitung ulang dari dalam kotak suara DPRD Kabupaten Kuningan TPS 04 Ciporang," kata Asep saat dihubungi Kompas.com Jumat (23/2/2024) petang. 

Namun, ada satu perbedaan dengan hasil sebelumnya.

Kalau sebelumnya ada dua suara yang tidak sah. Pada perhitungan ulang kali ini, hanya ada satu suara yang tidak sah.

Baca juga: Todongkan Senjata Api Rakitan, Pelaku Pencurian di Kuningan Ditembak Polisi

Hasil ini telah disepakati bersama sesuai bukti, mekanisme, dan ketentuan berlaku.

Asep tidak mengetahui secara detail perolehan suara tiap partai.

KPU menitikberatkan pada proses hitung ulang yang disaksikan oleh seluruh pihak untuk memastikan keabsahan hasil, meski dihitung ulang akibat adanya insiden satu bundel C Hasil yang hilang.

Ditanya kemungkinan pemungutan suara ulang, Asep menampik insiden hilangnya satu bundel C Hasil ini tidak dapat menjadi dasar rencana PSU karena terjadi setelah pencoblosan.

Mekanisme PSU dapat direkomendasikan apabila masalah atau kendala itu terjadi saat berlangsungnya proses pencoblosan.

Mekanisme yang ditempuh yakni cukup dengan penghitungan ulang dari data awal.