Aher: Regulasi Pupuk Harus Dipertegas untuk Petani

BANDUNG, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan, kelangkaan pupuk semakin menjadi masalah serius di kalangan petani dalam beberapa tahun terakhir.

Aher menduga, pengurangan subsidi pupuk menjadi salah satu penyebab utama dari permasalahan ini. Kondisi ini seakan tak memiliki solusi bagi sektor pertanian nasional.

Sebagai anggota DPR-RI Komisi IX, Aher menekankan pentingnya DPR dan pemerintah yang akan datang untuk mengambil langkah tegas dalam sektor pertanian, khususnya terkait ketersediaan pupuk.

Baca juga: Fadli Zon: Metode Salibu Bisa Lepaskan Indonesia dari Ketergantungan Impor Beras

"Di pemerintahan nanti, supaya subsidi dinormalkan kembali sesuai dengan kebutuhan. Tentu ada beragam hal yang perlu dilakukan, termasuk memperbaiki regulasi dan perhitungan subsidi," ujarnya saat menghadiri kegiatan panen raya di Kampung Ciherang, Desa Kiangrongke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/10/2024).

Aher juga menyoroti, beberapa tahun terakhir ini terjadi pengurangan signifikan dalam alokasi subsidi pupuk. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya jumlah pupuk subsidi yang tersedia.

Baca juga: 150 Pemburu Dikerahkan Atasi Tikus Perusak Padi, Ditargetkan 1.000 Ekor

Selain itu, ketidakjelasan mengenai komoditas pertanian mana yang harus disubsidi menjadi faktor utama ketidakpastian dalam pertanian nasional.

"Perlu ada keseriusan untuk mengatur kembali komoditas mana yang layak disubsidi. Ketika ada penentuan, kita bisa menghitung berapa subsidi yang diperlukan," tambahnya.

Senada dengan Aher, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon menegaskan, pupuk merupakan instrumen penting dalam mendukung pencapaian para petani.

Fadli menekankan pentingnya perhitungan yang komprehensif terkait jumlah produksi pupuk, mulai dari hulu hingga hilir.

"Semua harus diperhitungkan, termasuk pupuk, perubahan iklim, pengairan, akses pasar, dan modal," ujarnya.

Fadli juga mengingatkan pemerintah yang akan datang untuk benar-benar menginventarisir kebutuhan para petani.

Dari sisi teknologi, ia berharap Kementerian Pertanian tidak hanya fokus pada peningkatan digitalisasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Bantuan peralatan harus tepat. Jangan sampai salah, seperti penggunaan traktor besar yang tidak dapat digunakan dan akhirnya mangkrak," pungkasnya.