Debat Perdana Pilkada Jabar, KPU Batasi Maksimal 100 Pendukung Paslon

BANDUNG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi jumlah pendukung pasangan calon yang diizinkan hadir dalam debat perdana Pilkada Jabar pada 11 November di Graha Sanusi, Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur, Kota Bandung.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia, menyatakan bahwa jumlah pendukung Paslon maksimal 100 orang yang boleh hadir dalam debat.

"Masing-masing pasangan calon diperbolehkan membawa seratus pendukung," kata Hedi dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Baca juga: 3 Kekisruhan di Debat Kedua Pilkada Sumut, KPU Minta Paslon Dewasa

Ia menambahkan, kebijakan ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama acara debat serta memastikan debat berjalan kondusif.

Selain itu, pendukung Paslon dilarang menggunakan atribut kampanye selama debat berlangsung, mengingat acara berlangsung di lembaga pendidikan.

"Kecuali di luar gedung. Namun, penggunaannya tetap akan diminimalisir," jelas Hedi.

Hedi juga menyebut beberapa aturan lain yang harus dipatuhi pendukung Paslon, yaitu larangan melakukan provokasi dan membuat kegaduhan selama debat.

"Kami telah menetapkan larangan provokasi, baik terhadap pasangan calon maupun pendukung. Kami berharap kejadian yang tidak diinginkan di daerah lain tidak terjadi di Jawa Barat. Jika ada kericuhan, moderator akan diberi kewenangan menghentikan debat," katanya.

Baca juga: Hasil Survei Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi Dominasi Basis Santri

Hedi menegaskan, KPU Jabar siap melaksanakan debat perdana Pilgub Jabar 2024.

Saat ini, KPU Jabar tengah mengawal para tim panelis yang akan menjalani karantina pada H-1 menjelang debat Pilgub Jabar 2024.

Menurut Hedi, ada 7 panelis yang disiapkan untuk debat. Mayoritas panelis berasal dari Jabar, terutama dari kalangan akademisi.

Debat perdana ini akan terbagi dalam 6 segmen dengan durasi total 120 menit.

"Ada 7 subtema yang akan dibahas, mulai dari isu perempuan dan anak, pendidikan inklusif, reformasi birokrasi, kesehatan, dan stunting," tutup Hedi.