Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Pj Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi: Jangan Belikan Saya Mobil Baru

Kompas.com, 11 Januari 2025, 11:02 WIB
Putra Prima Perdana,
Aloysius Gonsaga AE

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengadakan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, di Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, Gedung Pakuan, Sabtu (11/1/2025) pagi.

Pertemuan ini menjadi bagian dari proses adaptasi Dedi, yang telah menginap di Gedung Pakuan sejak Jumat (10/1/2025).

Dedi mengungkapkan bahwa dia banyak berdiskusi dengan Bey mengenai visi dan langkah yang perlu diambil untuk Jawa Barat ke depan.

"Saya diajak Pak Pj menghirup udara Kota. Di sini ternyata tempat yang banyak pohonnya, bukan mobilnya."

Baca juga: Target Wali Kota Terpilih: Ingin Kantor Gubernur Dedi Mulyadi di Tasik dan Semua Siswa Dapat MBG

"Kami membahas bagaimana visi ke depan, pak Pj menyampaikan kepada saya hal-hal yang mesti dilakukan di Jabar, karena beliau banyak gagasan, banyak ide tapi punya keterbatasan kepemimpinan, karena waktunya (menjabat) kan habis," ujar Dedi.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi juga menyampaikan permintaannya kepada Bey Machmudin untuk tidak menganggarkan pembelian mobil operasional baru bagi Gubernur Jawa Barat.

Dedi mengeklaim bahwa mobil pribadinya sudah cukup untuk menjalankan tugas dinas sehari-hari.

"Saya minta ke Pak Pj, tolong jangan belikan saya mobil baru, itu saja. Tidak usah, saya juga punya mobil, sudah cukup. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru dengan mobil baru," tegasnya.

Dedi menekankan pentingnya mengalihkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembelian mobil dinas baru ke sektor yang lebih prioritas, seperti pembangunan jalan atau bantuan untuk masyarakat miskin.

"Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan (dialihkan) untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin saja, nanti kita ubah di perubahan," tambahnya.

Baca juga: Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi: Sekarang Bukan Lagi Bicara Didukung Partai Mana...

Mengenai pemanfaatan Gedung Pakuan, Dedi menyatakan bahwa gedung tersebut akan tetap digunakan sebagai kantor karesidenan di Bandung.

Selain itu, dia berencana mengaktifkan kembali kantor karesidenan di beberapa wilayah lain di Jawa Barat, termasuk Bogor, Subang, Garut, Cirebon, dan Purwakarta.

Khusus untuk Gedung Pakuan, Dedi berencana membuka sayap kanan gedung untuk umum, dengan fasilitas perpustakaan dan museum digital.

"Dimungkinkan, berkantornya di sini, tapi ada ruang di sebelah sana (barat) menjadi ruang publik, jadi kita buka perpustakaan dan museum digital, jadi ada jam di mana masyarakat bisa datang," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Bey Machmudin menyatakan bahwa dia telah mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih.

Halaman:


Terkini Lainnya
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Bandung
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Bandung
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Bandung
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Bandung
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau