Dedi Mulyadi: Pengusaha Sudah Bayar Pajak Masih "Dipajakin" Proposal

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan mesin produksi atau investasi harus dilindungi oleh negara. TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan harus melindungi para investor atau pengusaha.

"Untuk apa? Agar mereka tidak ngeluh-ngeluh," kata Dedi pada unggahan di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Sabtu (22/2/2025).

Menurut dia, pengusaha sudah capek dan lelah, serta harus membayar pajak. Namun kadang-kadang "dipajakin" juga.

"Setelah itu dia harus bayar apa lagi? Desa bikin proposal, kecamatan bikin proposal, ormas bikin proposal. Jika tak dikasih didemo," jelas Dedi.

Baca juga: Bawa Putri Bungsunya, Dedi Mulyadi dan Kepala Daerah di Jabar Bertolak ke Magelang Naik Pesawat

Padahal, lanjut dia, para pengusaha sudah bayar pajak kepada negara. Mereka sudah menyerap tenaga kerja.

Dedi mengatakan, negara harus membuat para investor menjadi nyaman. Untuk itu dia berani mengalokasikan pembiayaan dari Pemprov untuk membangun ketenangan dan ketertiban masyarakat Jawa Barat

"Harga ketenangan itu mahal," tegas dia.

Dedi mengaku sedih ketika ada tukang jagung dari Tasik, tangannya dipukul seseorang pakai gir kendaraan hingga patah. Pedagang ini tidak bisa berobat karena tidak memiliki BPJS.

Kerugian lainnya yang dialami, pedagang itu kehilangan mata pencaharian selama 6 bulan ke depan karena tangannya patah.

"Negara harus hadir. Tidak boleh lagi ada kejadian seperti itu. Saya, pemerintah provinsi bersedia mengeluarkan uang demi ketenangan rakyat Jawa Barat," tegas Dedi.

Baca juga: Bekal Unik Dedi Mulyadi untuk Retret: Gunting Kuku hingga Doa dari Nenek

Menurut dia, kerangka seperti ini harus dibuat ke depan. Kalau sudah seperti itu, maka terwujud Gemah Ripah Repeh Rapih.

"Rakyat merasa nyaman. Saat sakit negara hadir mengobati, di jalan dilindungi, sekolah anaknya dijamin oleh negara, pekerjaannya tersedia," kata Dedi.