Mengapa SMAN I Cianjur Tetap Berangkatkan Siswa "Study Tour" meski Dilarang Gubernur Dedi Mulyadi?

CIANJUR, KOMPAS.com - Pada 18 Februari 2025, sebanyak 361 siswa dari SMA Negeri 1 Cianjur, Jawa Barat, melaksanakan study tour ke Bali.

Kegiatan ini berlangsung meskipun Dedi Mulyadi yang saat itu gubernur Jawa Barat terpilih, telah mengimbau agar sekolah tak mengadakan study tour karena dianggap membebani orangtua.

Sebelum Dedi resmi menjadi gubernur, sudah ada SE Nomor: 64/PK.01/KESRA tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin pada 2024.

SE itu pada prinsipnya melarang pelaksanaan study tour.

Bey mengeluarkan SE tersebut atas pertimbangan keselamatan peserta atau siswa.

Sebabnya, pernah terjadi kecelakaan maut bus yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana, Depok di Kabupaten Subang. Kecelakaan tersebut menyebabkan sebelas siswa dan satu guru meninggal dunia.

Apa yang Menjadi Dasar Pelaksanaan Kegiatan Ini?

Kepala SMA Negeri 1 Cianjur, Agam Supriyanta, menjelaskan bahwa study tour tersebut telah direncanakan jauh-jauh hari dan pelaksanaannya terjadi sebelum instruksi gubernur dikeluarkan.

"Kegiatan ini berlangsung dari 18 hingga 24 Februari, sementara pelantikan gubernur baru dilakukan pada 20 Februari," ungkap Agam dalam wawancara dengan Kompas.com pada Selasa, 25 Februari 2025.

Baca juga: Gubernur Bengkulu Larang Study Tour dan Wisuda PAUD-Sekolah

Ia menambahkan bahwa pada saat kebijakan gubernur diberlakukan, para siswa dan pihak sekolah sudah berada dalam perjalanan menuju Bali.

"Misalkan, dalam posisi anak-anak sudah berangkat dan sedang menuju lokasi, tentu tidak bisa langsung diminta kembali. Ada aspek lain yang harus dipertimbangkan, seperti aspek psikologis siswa dan orang tua, dan bagaimana misalkan kalau ada tuntutan-tuntutan (konsekuensi pembatalan), itu juga perlu dipertimbangkan," ujar Agam.

Bagaimana Pendapat Pihak Sekolah Mengenai Kebijakan Gubernur?

Agam menyatakan bahwa meskipun pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan, pihak sekolah tetap siap melakukan perbaikan dan akan mematuhi kebijakan di masa depan.

Kegiatan study tour ini merupakan bagian dari implementasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka dan telah disepakati oleh siswa serta orang tua.

"Dari total siswa, ada 78 yang memilih untuk tidak ikut serta, sehingga kegiatan ini bersifat tidak wajib. Untuk pembiayaannya, itu sebesar Rp 3,6 juta, dan prosesnya anak-anak mengumpulkan uang dengan cara menabung. Sebelum keberangkatan, juga dilakukan polling dan ada MoU. Jadi, persiapannya telah dilakukan sejak setahun lalu sebelum ada kebijakan itu," papar Agam.

Apa Tindakan Selanjutnya dari Pihak Sekolah?

Meskipun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebelum larangan diberlakukan, Agam menunjukkan kesiapannya untuk bertanggung jawab.

Baca juga: Dampak Kebijakan Pemprov, Sejumlah SMA di Banten Larang Kegiatan Study Tour

Ia telah dipanggil oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan langkah ini, diharapkan ada pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan yang ada dan dampaknya terhadap pendidikan serta kesejahteraan siswa dan orang tua di masa mendatang.