Editor
KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunjungi warga yang tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi pada Rabu (12/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, ia mendengar langsung aspirasi warga yang mengeluhkan rencana pelebaran jalan di kawasan itu.
Menanggapi keluhan warga, Dedi meminta Bupati Bekasi untuk menunda proyek pelebaran jalan dan mengutamakan normalisasi sungai terlebih dahulu.
Baca juga: Sungai di Tambun Utara Bekasi Penuh Sampah, Dedi Mulyadi: Wajar Banjir
Menurutnya, jika jalan diperlebar sebelum sungai diperbaiki, maka aliran air akan semakin menyempit, penuh dengan bangunan dan sampah, yang pada akhirnya akan menyebabkan banjir.
"Jadi ada rencana pelebaran jalan setelah Lebaran. Mohon Pak Bupati agar pekerjaan ditunda. Kita normalisasi sungai terlebih dahulu, kita lebarkan sungai, perdalam sungai, baru kita pikirkan pelebaran jalan. Karena kalau pelebaran jalan dilakukan lebih dulu, sungai menyempit, dipenuhi bangunan dan sampah, maka warga menderita dan terjadi banjir," ujar Dedi Mulyadi dalam akun TikTok Kang Dedi Mulyadi yang dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.
Ia juga mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bekasi untuk menunda proyek tersebut demi kepentingan warga.
"Buat Pemkab Bekasi, PUPR Bekasi, mohon kegiatan ditunda, kita normalisasi sungai dulu," tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa warga juga meminta agar sungai di kawasan tersebut segera dilebarkan untuk mengurangi risiko banjir.
Menanggapi hal itu, Dedi memastikan bahwa Pemprov Jawa Barat akan melakukan pelebaran sungai, tetapi meminta agar proyek pelebaran jalan ditunda sementara waktu.
Saat bertemu dengan warga di sekitar Kali Gabus, Dedi mendapat laporan bahwa banjir yang terjadi sebelumnya mencapai ketinggian sekitar 1,5 meter.
Warga mengungkapkan bahwa penyebab utama banjir adalah saluran air yang tertutup oleh bangunan dan tumpukan sampah.
Dedi juga menyoroti dugaan adanya kabar oknum Perum Jasa Tirta (PJT) yang menyewakan tanah di kawasan DAS Bekasi, meskipun ia belum bisa memastikan kebenarannya.
"Ini adalah kewenangan milik PJT. Saya mendapat kabar yang belum tentu kebenarannya, katanya ada oknum PJT yang menyewakan tanah di DAS," ungkapnya.
Untuk itu, Dedi meminta pihak PJT II agar berkolaborasi dalam membenahi DAS Bekasi guna mencegah banjir di masa mendatang.
Baca juga: Pimpin Modifikasi Cuaca, Dedi Mulyadi: Hal Konkret Benahi Tata Ruang, Ajak Tobat Ekologis
"Mari sama-sama membenahi DAS di Bekasi. Jangan biarkan ini terjadi. Kita sebagai pejabat negara sudah berusaha dengan baik untuk membenahi DAS agar mencegah banjir terulang kembali," pungkasnya.
Dengan adanya perhatian dari Pemprov Jawa Barat, masyarakat berharap upaya normalisasi sungai dapat segera dilakukan agar risiko banjir dapat diminimalkan.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang