Menhut Raja Juli Serahkan 8.900 Hektar Lahan Dikelola Petani Cianjur

CIANJUR, KOMPAS.com – Kementerian Kehutanan RI menyerahkan 8.900 hektar lahan hutan untuk dikelola oleh masyarakat Cianjur, Jawa Barat, melalui skema kehutanan sosial.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, ribuan hektar lahan kehutanan di Cianjur itu sudah diberikan akses kelola kepada 37 kelompok tani (poktan) hutan.

"Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana memaksimalkan pemanfaatan lahan yang telah diberikan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian hutan," ujar Juli kepada Kompas.com saat mengunjungi sentra kopi Sarongge, Pacet, Cianjur, Sabtu (22/3/2025).

Juli mengajak pemerintah daerah dan pemangku kebijakan setempat untuk bekerja sama dalam mengoptimalkan pengelolaan hutan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Polres Cianjur Siagakan Sniper untuk Amankan Arus Mudik-Balik Lebaran

Menurut dia, program hutan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

Melalui program ini, masyarakat diberikan akses legal untuk mengelola kawasan hutan.

"Jika dulu masyarakat tidak diperbolehkan masuk hutan, sekarang mereka diperbolehkan dan diberikan hak legal dengan syarat tetap menjaga kelestarian hutan serta memanfaatkan hasilnya secara berkelanjutan," ucapnya.

Juli juga menyampaikan hingga saat ini sekitar 8,2 juta hektar lahan telah diberikan akses pengelolaan kepada masyarakat.

"Masih ada 4 juta hektar lagi, dan kini bertambah 3 juta hektar, sehingga total ada 7 juta hektar akses kelola yang dapat diberikan kepada masyarakat, termasuk di Cianjur ini," tambahnya.

Baca juga: Polres Cianjur Buka Layanan Penitipan Barang Gratis bagi Pemudik

Politisi Partai Solidaritas Indonesia ini berharap partisipasi masyarakat dalam program ini dapat meningkatkan kemandirian pangan serta menciptakan lapangan kerja berkualitas.

"Program ini akan dievaluasi secara berkala. Jika ada pelanggaran ekstrem, tentu izin dapat dicabut. Namun, kami berharap itu tidak terjadi karena proses pemberdayaan masyarakat memang membutuhkan waktu dan dukungan yang berkelanjutan," tuturnya.