Dedi Mulyadi: Harus Ada Perubahan Pola Kerja, ASN Jangan Hanya Jadi Pekerja Administratif...

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar agar tidak hanya berperan sebagai pekerja administratif.

Ia meminta ASN untuk terjun langsung dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Dedi dalam acara halal bi halal dengan ASN di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa (8/4/2025).

Dedi menilai, selama ini ASN cenderung bekerja di balik meja dan jarang terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat.

Baca juga: Antrean Bayar Pemutihan Pajak Dedi Mulyadi Picu Kemacetan di Kabupaten Bogor

"Harus ada perubahan besar dalam pola kerja ASN Jabar. Bukan lagi sebagai pekerja administratif tetapi mampu bekerja taktis dengan membantu masyarakat," ujarnya.

Ia menekankan bahwa ASN merupakan pelayan masyarakat yang digaji dari pajak warga, sehingga keberadaan mereka harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Saya ingin Pemprov Jabar (ASN) itu taktis, tidak hanya bersifat administratif," kata Dedi.

Sebagai contoh, Dedi menyebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang seharusnya tidak hanya mengkalkulasi data tentang pemberdayaan perempuan dan anak.

"Namun pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak anak yang putus sekolah, bahkan ada yang berjualan di sudut-sudut jalan Kota Bandung saat jam sekolah," tambahnya.

Menurutnya, hal ini harus segera ditangani oleh dinas tersebut, terutama karena dana anggaran untuk penyelesaian masalah itu sudah dianggarkan dan seharusnya sudah memberikan dampak positif.

Baca juga: Ditegur Dedi Mulyadi, Dipanggil Kemendagri, Lucky Hakim Terancam Dinonaktifkan

"Kalau menurut saya itu kan tidak dibenahi, tidak hanya bersifat administratif, teriak di mana-mana pemberdayaan perempuan, tetapi perempuannya di sekitar sini tidak diberdayakan. Nah, ini salah satu bentuk taktis," tegas Dedi.

Bekerja efisien

Dedi juga menekankan pentingnya Pemprov Jabar untuk bekerja efisien dan menjadi lokomotif perubahan budaya kerja yang dapat dicontoh oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Ia mendorong seluruh kepala daerah di Jabar untuk turun ke lapangan, karena masalah yang dihadapi warga tidak dapat diselesaikan hanya dengan bekerja di balik meja.

"Tinggal Pemprovnya efisien, kabupaten/kotanya akan terbawa efisien. Nah, kemudian Pemprovnya taktis, kabupaten/kotanya taktis dan ini terbukti hari ini. Ketika saya turun ke Bekasi, turun ke Bogor, turun ke Kota Bekasi, Karawang, hari ini kan bupati-bupatinya sudah mulai turun untuk mengadvokasi kebersihan, lingkungan," jelas Dedi.

Dalam masa kepemimpinannya, Dedi menargetkan agar pembangunan dapat diselesaikan dengan cepat.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Pendatang Diperbolehkan Asal Memiliki Skill

Ia menyatakan, jika biasanya target pembangunan memakan waktu 100 tahun, maka di bawah kepemimpinannya, pembangunan harus selesai dalam waktu maksimal 10 tahun.

"Hal-hal yang lebih nyata itu sangat dibutuhkan dalam upaya mempercepat pembangunan. Karena saya targetnya begini deh. Kalau orang memimpin itu 100 tahun, itu di kepemimpinan saya selama 5 tahun atau 10 tahun maksimal," ungkap Dedi.

"Ini yang ingin dilakukan dan itu bisa terbukti dari rencana kerja pembangunan yang kita lakukan, kan perubahannya drastis, angka-angkanya berubah sangat tajam," pungkasnya.