Ketua Komisi III DPR: Satgas Antipremanisme Dedi Mulyadi Sudah Sangat Tepat

KOMPAS.com – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan respons tepat terhadap keresahan masyarakat dan investor atas maraknya aksi premanisme di wilayah Jawa Barat.

"Apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi yang merupakan kader Gerindra sudah sangat tepat dengan membentuk Satgas Antipremanisme," kata Habiburokhman dalam pernyataannya melalui video, Kamis (24/4/2025).

Baca juga: Satgas Antipremanisme Disorot DPR, Pengamat: Baru Dibentuk, Butuh Waktu dan Proses

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut mengakomodasi keluhan dari berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha yang merasa terganggu oleh aksi-aksi premanisme yang diduga melibatkan oknum organisasi masyarakat (ormas). Karena itu, ia menyerukan agar seluruh warga Jawa Barat, khususnya kader Partai Gerindra dan pendukung Prabowo Subianto, memberikan dukungan terhadap inisiatif tersebut.

"Beliau mengkomodir keluhan investor dan keluhan masyarakat tentang banyaknya aksi-aksi premanisme yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum ormas. Sehingga kebijakan Kang Dedi Mulyadi tersebut harus didukung oleh seluruh warga Jabar, terutama kader Partai Gerindra dan pendukung Prabowo Subianto," tegasnya.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjalankan visi Prabowo Subianto dalam mensejahterakan masyarakat.

"Jadi, Kang Dedi Mulyadi agar terus maju dengan segala kebijakan yang sangat baik, untuk memastikan tugas dari Pak Prabowo terlaksana dengan amat baik, yaitu menyejahterakan rakyat Jabar dan memajukan Provinsi Jabar," ujarnya.

Sebelumnya, pembentukan Satgas Antipremanisme oleh Dedi Mulyadi menuai sorotan usai insiden pembakaran tiga mobil polisi saat penangkapan seorang pimpinan ormas di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jumat (18/4/2025) dini hari.

Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, bahkan mempertanyakan sejauh mana perkembangan satgas tersebut. "Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi?" ucapnya, Sabtu lalu.

Menanggapi hal itu, Founder dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, mengingatkan pentingnya memberikan waktu bagi satgas untuk bekerja optimal. Ia menilai, satgas yang baru dibentuk tersebut masih dalam tahap awal dan membutuhkan proses.

"Baru dibentuk beberapa waktu lalu, tentu butuh waktu dan proses," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Hibah Pesantren, Sebut Banyak yang Bodong dan Terafiliasi Politik

Arif juga mengingatkan bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan wilayah geografis luas dan jumlah penduduk terbanyak, sehingga tantangan pemberantasan premanisme tidak bisa diselesaikan secara instan.

"Kita beri waktu agar mampu memberantas premanisme," ujarnya.

Ia pun mengapresiasi langkah cepat Dedi Mulyadi yang berani membuat terobosan menghadapi permasalahan yang menurutnya sudah bersifat kronis. "Perlu diapresiasi," tambahnya.