Satgas Antipremanisme Disorot DPR, Pengamat: Baru Dibentuk, Butuh Waktu dan Proses

KOMPAS.com - Satgas Antipremanisme bentukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat sorotan usai pembakaran tiga mobil polisi saat penangkapan seorang pimpinan ormas di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jumat (18/4/2025) dini hari.

Salah seorang yang melontarkan pertanyaan adalah Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah.

"Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi?," katanya Sabtu lalu.

Baca juga: Dedi Mulyadi Geram Lahan SMAN 1 Bandung Direbut: Negara Tak Boleh Kalah!

Terkait kinerja satgas yang dipertanyakan politisi, Founder dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam menyampaikan tentunya harus dilihat secara komprehensif.

Menurut dia, satgas yang belum lama dibentuk ini butuh waktu dan proses untuk menangani premanisme di Jawa Barat

"Baru dibentuk beberapa waktu lalu, tentu butuh waktu dan proses," kata Arif melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Terlebih, lanjut dia, provinsi ini memiliki geografis luas dan penduduk terbanyak.

Oleh karenanya, Arif menganggap wajar apabila satgas ini belum bekerja secara sempurna.

"Kita beri waktu agar mampu memberantas premanisme," ujarnya.

Baca juga: Tak Bisa Hadiri Sejumlah Undangan, Dedi Mulyadi Minta Maaf

Menurut Arif, terobosan Dedi Mulyadi dalam merespons persoalan, termasuk premanisme yang sudah kronis, harusnya mendapat apresiasi.

"Perlu diapresiasi," jelasnya.