Editor
KOMPAS.com- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memuji Aura Cinta yang berani menyampaikan kritik soal larangan perpisahan,
Namun, Dedi mengingatkan agar Aura lebih objektif dalam menyampaikan kritiknya.
Dedi menjelaskan, alasan Aura mendapat respons negatif oleh netizen di media sosial karena Pemprov Jabar mencoba membantu orangtua murid agar biaya yang dikeluarkan berkurang dengan melarang study tour dan wisuda sekolah.
Baca juga: Debat dengan Aura Cinta soal Perpisahan Sekolah, Dedi Mulyadi: Anda Miskin, Jangan Sok Kaya!
Namun, Aura malah meminta agar perpisahan sekolah tetap digelar.
"Terima kasih sudah kritik saya. Kenapa kritik di-bully, karena orang lagi susah-susah cari duit, gak mampu bayar wisuda, perpisahan, ini teriak-teriak pengen wisuda," ujar Dedi dalam video yang diunggah di akun Youtubenya pada 26 April.
Dedi kemudian bertanya ke Aura, universitas mana yang ingin dia tuju untuk melanjutkan pendidikannya.
Baca juga: Tinjau Tumpukan Sampah di Pasar Gedebage Bersama Dedi Mulyadi, Farhan: Sudah Ada Solusi...
"Universitas Indonesia, Pak, filsafat" jawab Aura.
"Baguslah orang filsafat kan pinter pinter, lebih pinter dari saya," ujar Dedi tersenyum.
Usai berdialog, ibu Aura yang juga hadir, meminta maaf karena ucapan Aura.
"Pak, saya minta maaf, (umur segitu) masih ngomongnya kadang...," ujar ibu Aura.
"Enggak apa-apa, kan kritis," ujar Dedi.
Dedi pun meyakinkan orangtua Aura, meski mereka tadi berdebat, Bank BJB melalui Pemprov Jabar akan tetap memberikan bantuan uang Rp 10 juta agar Aura dan keluarganya bisa mencari kontrakan usai rumah mereka dirobohkan karena berdiri di lahan milik pemerintah di atas bantaran sungai.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terlibat perdebatan dengan seorang remaja wanita lulusan SMA asal Bekasi, Jabar, bernama Aura Cinta dalam sebuah pertemuan.
Aura hadir bersama ibunya dan sejumlah warga lain, yang merupakan korban penggusuran rumah di bantaran Sungai Bekasi.
Dalam dialog itu, Aura mempersoalkan kebijakan pelarangan acara perpisahan sekolah yang diterapkan oleh pemerintah daerah.