Hentikan Dana Hibah Yayasan Pendidikan, Dedi Mulyadi: Bantuan Akan Berbasis Pembangunan, Bukan Kedekatan Politik...

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jabar menghentikan sementara dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama. 

Menurut Dedi, keputusan itu diambil setelah terungkapnya praktik penyalahgunaan dana yang menyebabkan penyaluran tidak merata dan salah sasaran.

Dedi mengungkapkan bahwa terdapat yayasan baru yang tidak terverifikasi namun telah menerima dana miliaran rupiah, yang tidak digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Baca juga: Mulai 2 Mei, Dedi Mulyadi Masukkan Siswa Nakal ke Barak Militer Selama 6 Bulan!

"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan, sehingga saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik," tegas Dedi dalam keterangan pers di Bandung, Minggu (27/4/2025), dikutip dari Antara.

Dedi menambahkan bahwa penghentian dana hibah ini dilakukan sampai verifikasi institusi pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama Jabar rampung.

"Rencana ini pun sudah didukung oleh DPRD Jabar," ujarnya.

Baca juga: Atasi Siswa Bermasalah, Dedi Mulyadi: Dibina di Barak Militer, TNI Jemput

Dedi juga membuka kemungkinan penyaluran bantuan hibah untuk pembangunan madrasah ibtidaiah dan tsanawiyah yang menjadi kewenangan Kemenag kabupaten/kota.

"Pemprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar," kata Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa pihaknya ingin melakukan reformasi dalam sistem pendidikan di Jawa Barat, termasuk dalam penerimaan siswa baru yang sering menimbulkan keributan, terutama untuk jenjang SMA/Madrasah Aliyah.

Dia meminta Dinas Pendidikan Jabar dan Kanwil Kemenag Jabar untuk menetapkan daya tampung secara jelas.

"Bila tidak mencukupi, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov Jabar akan bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas," tuturnya.

Baca juga: Kritik Ono Surono soal Dihapusnya Dana Hibah Pesantren di Jabar dan Respons Dedi Mulyadi

Hal yang sama juga berlaku untuk penerimaan siswa tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

"Seluruh pihak menyatukan visi dan misi dalam penataan pendidikan di Jawa Barat," imbuhnya.

Dedi menekankan bahwa pembangunan sekolah, terutama tingkat menengah atas atau pertama, tidak boleh berdekatan dengan SD/SMP yang ada, untuk menghindari perebutan siswa.

Dengan pendekatan ini, Dedi optimis bahwa target 100 persen partisipasi sekolah hingga jenjang SMA/MA dapat tercapai di seluruh wilayah Jawa Barat.