BANDUNG, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung hingga kini belum mengirimkan peserta ke barak militer dalam rangka program pembinaan remaja oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa serta-merta membawa anak ke barak militer tanpa persetujuan dari orangtua.
"Karena memang mekanismenya tidak ujug-ujug dibawa. Ini harus ada mekanisme orangtuanya memberikan izin untuk dilakukan pembinaan, selama 2 minggu melalui programnya Pak Gubernur," kata Dadang saat ditemui di kantornya, Kamis (8/5/2025).
Baca juga: Dedi Mulyadi Bawa Anak Nakal ke Barak Militer, Gubernur Jateng: Kenapa Harus Ngarang?
Meski belum ada yang dikirim, Dadang menilai program tersebut baik untuk pembentukan karakter generasi muda. Ia bahkan membandingkan program tersebut dengan pelatihan yang dijalani para kepala daerah di Magelang beberapa waktu lalu bersama Presiden Prabowo.
"Menurut pendapat saya baik karena ini dalam rangka membentuk karakter. Seperti hanya saya kemarin 8 hari sama. Juga pembentukan karakter dan rasa Pancasila nya lebih kuat," ujarnya.
Dadang menyebut, program ini muncul karena tidak lagi adanya pengenalan pendidikan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di sekolah.
"Ini kan akibat tidak adanya pengenalan P4. Nah makanya saya mengutus usulkan ke depan untuk diberlakukan lagi bagi siswa-siswa yang ingin masuk atau masuk lagi ke sekolah berikan lagi dan laksanakan lagi penataran P4 karena untuk pembentukan karakter itu sebenarnya di penataran P4," terang dia.
Baca juga: Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, Imparsial: TNI Bukan Lembaga Pendidikan!
Selain soal barak militer, Dadang juga mendukung kebijakan larangan membawa sepeda motor dan gadget ke sekolah.
"Sepakat. Sepeda motor itu cukup di depan dan termasuk ke dalam ruangan pun belajar tidak boleh bawa handphone. Saya setuju. Jadi kalau misalkan sekarang yang bawa motor ya, akhirnya kan balap-balapan segala macam. Ini kan memancing suasana dan juga saya minta kepada orangtua harus bisa mengawasinya anak-anaknya masing-masing. Jangan sampai sudah kejadian baru waduh gimana saya dan sebagainya," tutupnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang