Fraksi PDI-P Walk Out Saat Rapat DPRD Jabar, Tuntut Klarifikasi Dedi Mulyadi

BANDUNG, KOMPAS.com - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwarnai aksi walk out atau keluar yang dilakukan anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Jumat (16/5/2025).

Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang kegiatan usaha pertambangan, administrasi kependudukan (adminduk), dan pengelolaan barang milik daerah hingga BUMD.

Aksi walk out tersebut dipicu pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, saat di Cirebon beberapa waktu lalu yang dinilai telah merendahkan martabat DPRD Jabar.

Baca juga: Dedi Mulyadi Juga Akan Kirim Warga Cirebon Pemabuk ke Barak Militer

Aksi ini diawali salah satu kader PDI-P, yakni Doni Maradona Hutabarat, yang melakukan interupsi.

Menurut Doni, pernyataan Dedi Mulyadi telah menyinggung dan melukai marwah DPRD Jabar.

Oleh sebab itu, Dedi Mulyadi didorong untuk memberikan klarifikasi.

"Kami merasa pernyataan Gubernur saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu sangat menyinggung lembaga ini. Ini bukan soal pribadi, ini menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat," ujar Doni dalam ruang rapat paripurna.

Aksi walk out tersebut juga diikuti oleh wakil ketua DPRD Jabar, Onk Surono.

Meski demikian, rapat tersebut tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari fraksi lainnya.

Diketahui, rapat paripurna tersebut hanya diwakili oleh Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan.

Baca juga: Respons Kritik Penamaan Bale Jaya Dewata Cirebon, Dedi Mulyadi: Waktu Gedungnya Kumuh Tak Dikomentari?

Sementara itu, anggota Fraksi PDI-P, Memo Hermawan, berdalih bahwa aksi walk out tersebut untuk membela marwah DPRD Jabar yang dianggap tidak ada oleh Dedi Mulyadi.

"Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan, jadi kami perlu berbuat ini. Perlu ke pimpinan untuk mengadakan interpelasi dan minta klarifikasi ke Gubernur. Kami membela DPRD, bukan fraksi," ujarnya seusai rapat paripurna.

Semestinya, kata dia, Gubernur Jabar harus melibatkan DPRD Jabar dalam setiap kebijakan yang digulirkan, mengingat legislatif merupakan representasi perwakilan seluruh warga Jabar.

Selain itu, menurut Memo, eksekutif dan legislatif harus bergandeng tangan demi memajukan wilayah Jabar, bukan saling menjatuhkan satu sama lainnya.

"Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat, bukan saling meniadakan. Kami ini (DPRD Jabar) mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundangan harus dilibatkan," ucapnya.

"Berarti jangan dilecehkan. Kami Fraksi PDI-P walk out demi kehormatan DPRD, bukan fraksi," kata Memo.