Tanggapi Fraksi PDI-P Walk Out Saat Rapat, Dedi Mulyadi: Ya Itu Hak Setiap Orang...

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons aksi walk out yang dilakukan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Aksi tersebut dipicu pernyataan Dedi Mulyadi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon yang dinilai merendahkan martabat DPRD Jabar.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menyatakan dirinya menghormati keputusan Fraksi PDI-P.

Ia menegaskan bahwa setiap fraksi maupun anggota partai politik di DPRD memiliki hak politik yang sama dalam menyatakan sikap.

Baca juga: Fraksi PDI-P Walk Out Saat Rapat DPRD Jabar, Tuntut Klarifikasi Dedi Mulyadi

"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak. Artinya, setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat.

Menurut Dedi, tindakan walk out adalah ekspresi politik yang wajar dalam sistem demokrasi.

Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk respons terhadap kebijakan pemerintah yang sah untuk dilakukan oleh partai politik.

"Untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya," tuturnya.

Sebelumnya, Fraksi PDI-P memilih keluar dari ruang sidang paripurna saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa yang mencakup isu-isu strategis, mulai dari usaha pertambangan, administrasi kependudukan, hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Aksi walk out dipicu oleh interupsi dari anggota Fraksi PDI-P, Doni Maradona Hutabarat, yang menilai pernyataan Dedi di Cirebon telah menyinggung institusi DPRD.

Baca juga: Fraksi PDI-P Walk Out Saat Rapat, Ketua DPRD Jabar: Sepertinya Miskomunikasi soal Dedi Mulyadi

"Kami merasa pernyataan Gubernur saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu sangat menyinggung lembaga ini. Ini bukan soal pribadi, ini menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat," kata Doni dalam rapat paripurna.

Fraksi PDI-P juga mendesak Gubernur untuk memberikan klarifikasi atas pernyataan yang dianggap mencederai kehormatan lembaga legislatif.

(Penulis Kontributor Bandung Kompas.com: Faqih Rohman Syafei)