Pidato Dedi Mulyadi Kutip Raja-raja dan VOC dan Dalih Fraksi PDI-P Pilih "Walk Out"

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat memutuskan keluar ruangan atau walk out saat sidang paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Alasannya, mereka tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu.

PDI-P menilai Dedi merendahkan marwah DPRD dan menuntut klarifikasi mantan Bupati Purwakarta itu.

Di Cirebon, Dedi sempat menyinggung keberadaan DPR. Awalnya ia mengatakan bahwa programnya dalam memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang.
Menurut Dedi, yang paling terpenting adalah apa yang menjadi programnya bisa terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," kata Dedi, Rabu (7/5/2025).

Baca juga: Tanggapi Temuan KPAI, Dedi Mulyadi: Silakan Lanjutkan Pendidikan Anak, Mereka Keluar Barak 18 Juni

Dedi mengatakan, para raja zaman dulu tidak menyusun APBD. Bgitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.

"Tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta," ucap Dedi.

Dedi melanjutkan, kolaborasi antara lembaga itu tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.

"Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3," tukas Dedi.

"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam," lanjutnya.

Atau, kata dia, melontarkan kritik yang berdasar.

Baca juga: Merasa Dilecehkan Dedi Mulyadi, Fraksi PDI-P Walk Out dari Rapat DPRD Jabar

Dalih PDI-P

Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jabar, Doni Maradona Hutabarat, menyebut pernyataan Dedi Mulyadi mencerminkan sikap yang mendiskreditkan DPRD.

"Beliau menyampaikan kalau melakukan apapun, kalau dibicarakan ke DPRD itu prosesnya lama. Akan ada rapat pleno pertama, pleno kedua. Nah kita menangkap bahwa DPRD itu terkesan sebagai penghambat," ujar Doni saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/5/2025) malam.

Menurut Doni, ucapan tersebut menjadi preseden buruk dalam relasi antara eksekutif dan legislatif.