BANDUNG BARAT, KOMPAS.com – Setelah dua tahun terbengkalai, gedung baru kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, senilai Rp 150 miliar akhirnya akan segera difungsikan.
Gedung berlantai lima dengan arsitektur modern berwarna serba putih ini berdiri megah di kawasan perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang–Lembang, Ngamprah. Di bagian atapnya terdapat sebuah kubah yang mengadopsi bentuk Observatorium Bosscha sebagai ikon bangunan.
Hingga saat ini, total anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp 150 miliar, terdiri dari Rp 140 miliar yang digunakan hingga 2023. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali menyuntik anggaran sebesar Rp 10,5 miliar pada 2025 untuk merampungkan infrastruktur pelengkap gedung.
Baca juga: Daftar 50 Anggota DPRD Bandung Barat Periode 2024-2029
"Alokasi Rp 10,5 miliar pada tahun ini itu digunakan untuk melengkapi infrastruktur perkantoran. Ada beberapa pekerjaan yang akan dikerjakan seperti pagar, lokasi parkir, pos sekuriti semua dilengkapi," ujar Sekretaris Daerah Bandung Barat Ade Zakir saat meninjau gedung DPRD KBB, Selasa (27/5/2025).
Rencana pembangunan gedung DPRD KBB sudah dimulai sejak 2019 dengan tahap awal pembebasan lahan. Proses fisik pembangunan dimulai pada 2020, namun tertunda akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan refocusing anggaran.
Konstruksi utama gedung kembali dilanjutkan pada 2022 dan rampung setahun kemudian. Namun keterbatasan fiskal serta perubahan prioritas anggaran membuat gedung ini belum difungsikan dan mangkrak selama dua tahun.
“Ini dibangun selesai 2022–2023 dan kita ketahui bersama kondisi keuangan kita tidak mumpuni untuk menyelesaikan ini. Lalu ada pandemi Covid dan lainnya. Di 2024 masih ada pekerjaan tahun sebelumnya yang harus diselesaikan,” ujar Ade.
Baca juga: Eks Pegawai Bongkar Dugaan Korupsi Baznas Rp 13 M, Polda Jabar Bilang Belum Ada Laporan
Selain kendala anggaran, akses air bersih juga menjadi hambatan utama pemanfaatan gedung tersebut.
"Kurang lebih sudah dilakukan 12 kali kita melakukan pengeboran di area ini tapi nggak ada hasil dan kemudian akhirnya pakai PDAM sebagai sumber air," kata dia.
Pemerintah menargetkan seluruh infrastruktur penunjang seperti parkir, pagar, dan pos pengamanan selesai sebelum pertengahan Juni 2025.
"Target kita berusaha mudah-mudahan tanggal 19 Juni nanti di Hari Jadi KBB bisa menggelar rapat Paripurna di sini," kata Ade.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang